Ribka PDIP Sebut Soeharto Tak Pantas Diberi Gelar Pahlawan: Pelanggar HAM Apa Sih Hebatnya?

Download aplikasi berita TribunX di Play Store atau App Store untuk dapatkan pengalaman baru

TRIBUN-VIDEO.COM, JAKARTA - Belakangan, usulan pemberian gelar Pahlawan Nasional untuk Presiden ke-2 Soeharto menimbulkan pro dan kontra.

Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Ribka Tjiptaning, menolak keras usulan tersebut.

"Kalau pribadi oh saya menolak keras. Iya kan?" kata Ribka di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa (28/10/2025).

Di mana diketahui gelar ini merupakan bentuk penghargaan negara tertinggi atas jasa, pengabdian, dan karya luar biasa yang berdampak besar bagi kemerdekaan atau pembangunan bangsa.

Mekanisme pemberian gelar Pahlawan Nasional ini pun melalui pengusulan, verifikasi atau penilaian, sidang dewan gelar hingga penerbitan Keppres oleh presiden.

Atas hal tersebut, Ribka pun mempertanyakan apa alasan agar Soeharto untuk diberi gelar Pahlawan Nasional.

Ia pun lalu menyinggung jika Soeharto terlibat dalam pembunuhan jutaan rakyat Indonesia pada tragedi 1965-1966.

Baca: Ganjar Tanggapi Usulan Soeharto Sebagai Pahlawan Nasional: Marsinah Lebih Memenuhi Syarat

"Apa sih hebatnya si Soeharto itu sebagai pahlawan hanya bisa memancing, eh apa membunuh jutaan rakyat Indonesia," ujarnya.

Karena hal tersebut, ia menilai jika Soeharto tak pantas diberikan gelar Pahlawan Nasional.

Sebab, selama ia menjadi presiden, banyak pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terjadi.

"Sudah lah, pelanggar HAM, membunuh jutaan rakyat. Belum ada pelurusan sejarah, sudah lah enggak ada pantasnya dijadikan pahlawan nasional," ucap Ribka.

"Sudah lah, pelanggar HAM, membunuh jutaan rakyat. Belum ada pelurusan sejarah, sudah lah enggak ada pantasnya dijadikan pahlawan nasional," ucap Ribka.

Baca: Dia Tidak Layak! KontraS Keras Tolak Soeharto Jadi Pahlawan Nasional: Pemimpin Otoriter 32 Tahun

Selain Ribka, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) juga menolak rencana pemberian gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto.

Kepala Divisi Impunitas KontraS, Jane Rosalina Rumpia berujar gelar itu seharusnya diberikan kepada individu yang telah berjasa dalam perjuangan kemerdekaan, menjaga keutuhan negara, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan moralitas publik.

"Selama masa Orde Baru, ia (Soeharto) menjalankan pemerintahan dengan pola kekuasaan yang otoriter dan represif yang berdampak luas terhadap kehidupan rakyat Indonesia," kata Jane kepada Tribunnews.com, Senin (27/10/2025).

KontraS mencatat, sejumlah kebijakan dan operasi keamanan pada masa pemerintahan Soeharto mengakibatkan pelanggaran berat hak asasi manusia (HAM).

(*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Ribka PDIP Tolak Soeharto Jadi Pahlawan Nasional: Pelanggar HAM Tak Pantas

# Ketua DPP PDIP # Pahlawan Nasional # Ribka Tjiptaning # Lenteng Agung # Jakarta Selatan # soeharto #