Respons PDIP soal Turunnya Elektabilitas Ganjar, Hasto Sebut Survei Bisa Diintervensi seperti MK

TRIBUN-VIDEO.COM - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto angkat bicara soal elektabilitas pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud Md yang turun dalam survei yang dilakukan oleh lembaga Indonesia Political Opinion (IPO) dan Lembaga Survei Indonesia (LSI) Denny JA.

Menurut Hasto, survei itu digunakan sebagai alat pemenangan.

Bahkan ia menyinggung intervensi dalam survei, seperti yang terjadi pada keputusan MK.

"Itu survei dipakai sebagai bandwagon effect, survei sebagai alat pemenangan. Kalau mau survei diintervensi dulu. Kalau keputusan MK saja bisa diintervensi istana, masak survei tidak."

"Caranya mudah. Di lokasi di mana sample akan diambil, lalu dibagi sembako dan beras, kan, itu sudah ada beras bergambar Pak Prabowo dan Mas Gibran," jelas Hasto dalam keterangannya, Kamis (23/11/2023).

Intervensi yang dimaksudkan seperti misal membagikan sembako dan beras bergambar paslon di lokasi sample diambil.

Meski demikian, Hasto meyakini daerah yang sudah dibagikan beras tidak akan membuat suara rakyat bungkam.

Sebab, rakyat akan melihat kepemimpinan itu dari Ganjar-Mahfud MD.

Di mana perpaduan Ganjar-Mahfud dinilai sebagai perpaduan energi untuk keunggulan Indonesia.

"Pak Ganjar, gubernur tercepat yang mengentaskan kemiskinan. Pak Ganjar bisa tidur di rumah-rumah rakyat untuk menyerap aspirasi dan apa yang dikehendaki oleh rakyat itu. Pak Ganjar itu menyelesaikan masalah dengan cepat. Pak Ganjar ini bisa gaspol. Mana yang lain gak punya energi. Jadi, perpaduan Pak Ganjar dan Mahfud adalah perpaduan energi untuk keunggulan Indonesia," ungkapnya.

Hasto menyampaikan dalam demokrasi pentingnya karakter kepemimpinan.

Baca: Yenny Wahid Ungkap Kriteria Pemimpin Pilihannya, Pilih yang Dekat dengan Gus Dur & Peduli Santri

Dia meyakini Ganjar-Mahfud akan membawa Indonesia lebih unggul.

Paslon Ganjar Pranowo-Mahfud MD disebut merupakan kesatuan yang bisa membawa energi bagi keunggulan Indonesia.

"Syarat untuk lebih unggul, jangan sampai nepotisme, kolusi, korupsi, come back (kembali, red). Maka ini yang jadi spirit kita semuanya untuk kita kawal. Sehingga Pak Ganjar-Mahfud itu bukan untuk PDI Perjuangan apalagi untuk keluarga. Ini untuk bangsa Indonesia," tegas dia.

Sementara itu, calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan mengaku tidak khawatir dengan hasil survei beberapa lembaga yang baru dikeluarkan pada pekan ini.

Dimana dalam beberapa hasil survei elektabilitas pasangan Anies Baswedan-Cak Imin selalu berada di urutan paling buncit.

Anies Baswedan mengatakan, panggung elektabilitas baru akan dibuktikan pada 14 Februari 2024 atau saat hari-H pelaksanaan Pilpres 2024.

"Saya kan dari dulu selalu bilang, bagi saya yang penting sensus tanggal 14 Februari. Itu yang paling penting," jelas Anies saat ditemui di Rumah Perubahan, di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Selasa (21/11/2023) malam.

Anies menyebut bahwa dirinya terbiasa diposisikan dalam urutan ke tiga dalam setiap survei saat mengikuti Pilkada DKI 2017.

"Dan saya selalu bilang, saya sudah biasa dengan survei nomor 3. Dari dulu waktu kita pilkada," ucap mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Meski selalu dalam posisi buncit, suami Fery Farhati ini tetap optimis bakal menang dalam kontestasi Pilpres 2024.

Menurutnya, kemenangan tersebut dapat dicapai dengan berusaha.

"Insyaallah, ini semua atas ridha Allah. Kami berikhtiar, kami berusaha," jelasnya.

Dengan begitu, Anies menekankan tema yang diusungnya yakni perubahan.

Pasangan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) ini bakal berusaha menjelaskan kepada masyarakat tentang tema perubahan tersebut.

"Kondisi sekarang mau diteruskan, apa kondisi sekarang mau perubahan? Kalau mau perubahan, ini yang kami tawarkan perubahan," katanya.

Mantan Rektor Universitas Paramadina itu pun mengklaim kian hari masyarakat makin banyak yang menyadari perlunya perubahan.

"Memang kita perlu perubahan," tutup dia.(*)


Artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com dengan judul Elektabilitas Ganjar Turun, Hasto Katakan Survei Bisa Diintervensi Seperti Mahkamah Konstitusi