Live Update Pilpres | Jawaban Gibran Ditanya Status Presiden Jokowi di PDIP hingga Anies Kritik IKN

TRIBUN-VIDEO.COM - Status Presiden Joko Widodo di PDIP kini sedang jadi perbincangan.

Pasalnya putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka telah menjadi cawapres yang berpasangan dengan Prabowo Subianto.

Sementara putra bungsunya Kaesang Pangarep menjadi ketua umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Kemudian menantunya Wali Kota Medan Bobby Nasution dipecat dari PDIP karena mendukung Prabowo-Gibran.

Kini yang menjadi pertanyaan bagaimana dengan Presiden Jokowi sendiri.

Gibran mengaku tidak tahu-menahu mengenai status ayahnya tersebut di PDIP.

"Bisa ditanyakan ke partai. Jangan ke saya, dong," jelasnya saat ditemui di Solo Safari, Rabu (22/11/2023).

Ia juga mengaku belum pernah ada pembicaraan mengenai hal ini dengan ayahnya.

Ia tidak mengetahui bagaimana status ayahnya setelah dinamika politik akhir-akhir ini.

"Belum (ada pembicaraan). Kurang tahu," terangnya.

Baca: Ganjar Tenangkan Kehebohan Mahasiswa di Tengah Dialog Terbuka: Sabar, Saling Hormati, Duduk Bung!

Ketika ditanya soal status Presiden Jokowi, Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto enggan menjawab dengan lugas.

Ia menyebut saat ini, Jokowi masih menjadi Presiden RI.

Hasto juga menyebutkan bahwa capres-cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud MD akan melanjutkan keberhasilan Jokowi.

"Ya status pak Jokowi sebagai presiden RI. Kepemimpinan Ganjar-Mahfud ke depan justru mengambil saripati dari keberhasilan pak Jokowi, tetapi bergerak lebih cepat dengan spirit penegakan hukum yang lebih kuat," kata Hasto.

Sementara itu Juru bicara Anies Baswedan Sulfikar Amir menyebut bahwa proyek IKN memiliki cacat logika.

Alasannya, walaupun tujuannya baik, yakni untuk melakukan pemerataan pembangunan yang selama ini masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, tapi proyek IKN tidak akan memicu pertumbuhan di seluruh wilayah Indonesia.

“Karena pemindahan dan pembangunan ibu kota baru dari Jakarta ke Kalimantan Timur hanya memindahkan titik konsentrasi pembangunan, dan tidak akan memicu pertumbuhan di seluruh wilayah Indonesia,” kata Sulfikar, Rabu (22/11/2023).

Dari pengalaman negara-negara maju di dunia, lanjutnya, pemerataan pembangunan tidak berkorelasi dengan lokasi ibu kota.

Karena itu dianggapnya bukan membangun ibu kota baru yang mestinya dilakukan, tetapi membangun kota-kota yang sudah ada diseluruh Indonesia.

Sebelumnya dalam acara dialog terbuka Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Surakarta, Anies menegaskan pembangunan IKN tidak akan menghasilkan pemerataan.

Namun justru membuat ketimpangan dengan daerah sekitarnya, Rabu (22/11/2023).

Dewan Pakar Timnas AMIN ini menjelaskan, program tersebut yang akan dilakukan AMIN.

Strategi pemerataan yang akan dilakukan melalui pembangunan setidaknya 14 kota di Indonesia.

Kota kecil ini, ujarnya, akan dibangun menjadi kota menengah, dan kota menengah akan dibangun menjadi kota besar.

Misalnya Medan, Palembang, Lampung, Banjarmasin, Makassar, Manado, dan sebagainya.

# Joko Widodo # Gibran Rakabuming # Bobby Nasution # Yenny Wahid