Fadli Zon Tidak Setuju Revisi UU KPK

Laporan Wartawan Tribunnews, Taufik Ismail

TRIBUN-VIDEO.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengaku belum melihat draf revisi UU nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) yang telah disetujui rapat paripurna menjadi inisiatif DPR.

Ia saat ini sedang fokus mengikuti Forum Parlemen Dunia bersama sejumlah delegasi parlemen dari negara lain di Bali.

"Saya juga belum liat detilnya seperti apa, bila sudah paripurna maka tentu akan dibahas sesuai mekanisme sendiri," kata Fadli di sela sela forum Parlemen Dunia di Bali, Kamis, (5/9/2019).

Ia mengatakan bahwa revisi merupakan hal yang lumrah untuk mengkoreksi sebuah peraturan.

Hanya saja ia tidak setuju bila revisi UU KPK bertujuan untuk melemahkan lembaga anti-rasuah tersebut.

"Engga boleh ada pelemahan KPK, kita ingin tetap (KPK) eksis dan kuat, kalau ada sebuah koreksi, ini bukan sesuatu yang diharamkan,"katanya.

Gerindra menurut Fadli sejak dulu menolak adanya pelemahan KPK.

Maka apabila revisi nanti mengarah pada pelemahan lembaga tersebut, maka Gerindra tidak akan menyetujuinya.

Pada 2016 lalu Gerindra sendirian menolak revisi tersebut.

"Kan dulu ada wacana soal SP3, soal dewan pengawas. Ini berarti yang lama," katanya.

Menurut Fadli bila revisi menyangkut masalah pemberian kewenangan SP3 atau menghentikan penyidikan dan penuntutan perkara korupsi yang tidak selesai, kepada KPK, maka draft revisi merupakan draf lama.

"Kan dulu ada wacana soal SP3, soal dewan pengawas. Ini berarti yang lama,"pungkasnya.

Dalam draf revisi UU KPK yang cenderung senyap ini, terdapat enam poin revisi. Pertama terkait kedudukan KPK disepakati berada pada cabang eksekutif atau pemerintahan yang dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, bersifat independen. Pegawai KPK nantinya akan berstatus aparatur sipil negara yang tunduk pada Undang-Undang ASN.(*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Fadli Zon Mengaku Tidak Setuju Revisi untuk Pelemahan KPK