Profil Denny Indrayana - Pengacara serta Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM

TRIBUN-VIDEO.COM - Denny Indrayana lahir di Kota Baru, Kalimantan Selatan, di sebuah pulai kecil paling selatan dari Pulau Kalimantan pada 11 September 1972.

Ayah Denny Indrayana, Acep Hidayat yang seorang karyawan BUMN di PT Perhutani II membuatnya harus hidup berpindah-pindah ketika orangtuanya dipindahtugaskan.

Sementara itu, ibu Denny Indrayana Bernama Titien Sumarni. Denny Indrayana pernah bersekolah di SD Manokwari, Papua. Namun hanya sampai kelas 3, karena ia harus pindah lagi dan bersekolah di Kalimantan Selatan sampai lulus SMA. (1)

Denny Indrayana menikah dengan seorang perempuan bernama Ida Rosyidah.

Dari pernikahan tersebut ia dikaruniai dua orang anak bernama Hayidar Rosidin dan Varras Putri Haniva.

Setelah lulus dari SMA, Denny Indrayana melanjutkan kuliah di Kota Pendidikan, Yogyakarta.

Denny Indrayana mengambil jurusan Ilmu Hukum di Universitas Gajah Mada (UGM) dan berhasil menyelesaikannya pada tahun 1995.

Denny Indrayana kemudian melanjutkan kuliah S2 dan S3-nya di luar negeri.

Program S2 Denny Indrayana ia ambil di Universitas Minnesotta, Amerika Serikat dan selesai pada tahun 2001.

Sedangkan program S3 ia ambil di University of Melbourne, Australia dan selesai pada tahun 2005.

Riwayat Karier

Karier Denny Indrayana bermula dari dunia Pendidikan ketika ia menjadi seorang dosen di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) pada tahun 200 sampai 2001.

Berhenti dari UMY, Denny Indrayana kemudian bergabung dengan almamaternya, Universitas Gajah Mada.

Selain menjadi dosen, Denny Indrayana juga menjabat sebagai Direktur Pusat Kajian Anti (Pukat) Korupsi, Fakultas Hukum UGM pada 2006 sampai 2008.

Denny Indrayana memang dikenal kritis terhadap isu-isu tentang korupsi.

Selain menjabat sebagai Direktur Pukat Korupsi UGM, pada 2008 Denny Indrayana mendirikan Indonesian Court Monitoring (ICM) sekaligus diangkat sebagai direkturnya.

Denny Indrayana bersama Koalisi Masyarakat Sipil Cinta KPK untuk Polri Bersih, melakukan aksi di saat car free day, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Minggu (25/1/2015).

Dalam aksinya mereka memberikan dukungan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atas perseteruan yang terjadi antaran KPK dan Polri.

Di tengah kesibukannya, Denny Indrayana juga mengajar di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta.

Pada 1 September 2010, Denny Indrayana berhasil meraih gelar profesor dari UGM.

Pada tahun 2006 sampai 2019, Denny Indrayana juga bekerja sebagai dosen tamu di University of Melbourne, Australia.

Ia sempat menggemparkan media sosial pada tahun 2017 karena bekerja sampingan sebagai sopir travel di Australia. (2)

Selain menjadi dosen, Denny Indrayana juga aktif menulis buku, terutama buku-buku bertema pemberantasan korupsi.

Denny Indrayana mulai memasuki dunia pemerintahan ketika ia ditunjuk oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Staf Khusus Presiden bidang Hukum, HAM, dan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme pada 2008 sampai 2011.

Banyak yang mempertanyakan idealisme Denny Indrayana dalam pemberantasan korupsi setelah ia menjadi bagian dari pemerintah.

Namun ia membuktikan bahwa perjuangannya memerangi korupsi terus berlanjut.

Pada tahun 2009 sampai 2011, Denny Indrayana ditunjuk sebagai sekretaris Satgas Pemberantasan Mafia Hukum (PMH) yang dibentuk langsung oleh SBY.

Selama menjabat sebagai sekretaris PMH, banyak membuat para politisi gerah dengan aksi dan pernyatannya.

Karena itu, Denny Indrayana berkonflik dengan DPR bahkan dengan Mabes Polri karena pernyataannya tentang rekening gendut para petinggi Polri. Namun tidak jelas bagaimana penyelesian kasus tersebut.

Sosok Denny Indrayana menjadi kontroversial dan banyak menjadi perbincangan. Wajahnya mulai sering tampil di layar kaca.

Pada 19 Oktober 2011, Denny Indrayana diangkat menjadi Wakil Menteri Hukum dan HAM. (3)

Pembawaan Denny Indrayana yang sangat vokal dengan para pejabat dalam hal korupsi membuatnya dimusuhi banyak pihak.

Banyak juga yang memprediksi selepas lengsernya Presiden SBY, Denny Indrayana akan dikriminalisasi.

Prediksi tersebut menjadi kenyataan. Pada Maret 2015, Denny ditetapkan sebagai tersangka kasus pengadaan sistem payment gateway atau pembayaran pembuatan paspor secara online.

Pihak kepolisian mengungkapkan hal tersebut mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp 32 miliar lebih. (4)

Namun banyak pihak yang mempertanyakan penetapan Denny Indrayana sebagai tersangka. Banyak hal-hal dalam proses penyidikan yang dianggap janggal.

Denny Indrayana sendiri membantah dirinya terlibat kasus korupsi payment gateway.

Menurutnya, uang sebesar Rp 32 miliar yang dikatakan oleh pihak polisi sebagai kerugian negara merupakan uang yang akan disetorkan dan diterima kas negara, jadi bukan kerugian. (5)

Namun kasus tersebut masih terkatung-katung hingga bertahun-tahun lamanya. Tidak jelas bagaimana penyelesiannya.

Denny yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Mabes Polri menjalani pemeriksaan oleh penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Ditipikor) Bareskrim Polri terkait kasus dugaan korupsi pada pengadaan sistem payment gateway atau pembayaran secara elektronik pembuatan paspor.

Pada tahun 2018, ketika masih berstatus sebagai tersangka kasus payment gateway, Denny Indrayana menjadi kuasa hukum PT Mahkota Sentosa Utama, korporasi yang mengerjakan proyek Meikarta di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. (6)

Sementara pada Pemilu 2019, namanya kembali muncul dalam daftar nama Kuasa Hukum tim Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto – Sandiaga Uno.

Denny Indrayana akan menangani gugatan pemilu yang diajukan oleh pasangan tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK). (7)

Buku

Amandeman UUD 1945: Antara Mitos dan Pembongkaran (2007)

Negara Antara Ada dan Tiada: Reformasi Hukum Ketatanegaraan (2008)

Indonesian Constitutional Reform, 1999-2002: An Evaluation of Constitution-making in Transition (2008)

Negeri Para Mafioso: Hukum di Sarang Koruptor (2008)

Indonesia Optimis (2011)

Cerita di Balik Berita: Jihad Melawan Mafia (2011)

No Wamen No Cry (2013)

Don't Kill KPK: A Constitutional Law Review on the Strengthening of the Corruption Eradication Commission (2016)

Strategi Memenangkan Sengketa Pemilu di Mahkamah Konstitusi (2019)