TRIBUN-VIDEO.COM - Eks Menkopolhukam, Mahfud MD menyinggung kinerja Polda Jabar dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon.
Diakuinya, sejak awal ia mendukung pengadilan untuk menerima permohonan praperadilan Pegi.
Mahfud mengungkap alasan mengapa pengadilan sejak awal harus mengabulkan praperadilan Pegi.
Pasalnya, penanganan kasusnya terlihat tak profesional.
Baca: Respons Mahfud MD seusai Pegi Bebas, Sentil Polda Jabar soal Hukum Orang Tak Bersalah: Sangat Jahat
Tak hanya terlihat tidak profesional, tetapi juga menimbulkan kesan kolutif dan konspiratif.
"Sejak awal saya pikir pengadilan harus menerima permohonan praperadilan Pegi karena itu penanganannya bukan hanya terlihat tidak profesional tapi juga menimbulkan kesan kolutif dan konspiratif," ucap Mahfud, dikutip dari kanal YouTube-nya, Selasa (9/7/2024).
Mahfud mengungkap sejumlah alasan terkait penilaian tersebut.
Pertama, ia mengungkit Polda Jabar yang kembali mengejar Pegi setelah film 'Vina: Sebelum 7 Hari' viral.
Ia mempertanyakan mengapa kasus ini baru dibuka setelah film Vina muncul.
Baca: Mahfud Jadi Pengajar di Sekolah Hukum PDI Perjuangan untuk Kader di Lenteng Agung, Jakarta Selatan
"Kenapa? Dulu kasus itu kan sudah 8 tahun lalu dibiarkan dan baru dibuka lagi sesudah ada film Vina setelah 7 hari," ujarnya.
Mahfud juga turut menyinggung dua DPO yang mendadak disebut fiktif.
Padahal sejak awal, pengadilan telah memutuskan terdapat 3 DPO dalam kasus pembunuhan keji ini.
"Yang kedua, dulu di dalam dakwaan jaksa yang juga disebut dalam putusan hakim bahwa disebut ada 3 orang buron kok tiba-tiba disebut cuma 1, yang 2 fiktif," papar Mahfud.
(Tribun-Video.com/Tribunnews.com)
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Mahfud MD Sentil Polda Jabar seusai Pegi Bebas: Sangat Jahat Menghukum Orang Tak Bersalah
Program: Tribunnews Update
Host: Tri Suhartini
Editor Video: Muhammad Ulung Dzikrillah
Uploader: bagus gema praditiya sukirman
# Pegi Setiawan # Sidang Praperadilan # Polda Jabar # Mahfud md
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.