MAHFUD MD DISERANG Kader PSI Gegara Ikut Bahas Dugaan Ijazah Palsu Jokowi: Berani Ambil Jalur Hukum?

Download aplikasi berita TribunX di Play Store atau App Store untuk dapatkan pengalaman baru

TRIBUN-VIDEO.COM - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) RI,Mahfud MD ikut mengomentari polemik ijazah palsu milik Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

Namun, pernyataan Mahfud itu diserang oleh Kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dedy Nur Palaka.

Anak buah Kaesang Pangarep itu menjelaskan bahwa Jokowi sudah melewati berbagai tahap verifikasi ketika mengikuti kontestasi pilkada maupun pemilihan presiden atau pilpres.

Apalagi, pihak Universitas Gadjah Mada (UGM) juga sudah melakukan klarifikasi mengenai keabsahan ijazah kuliah Jokowi sebagai lulusan Fakultas Kehutanan.

Baca: Kejagung Sita Aset Ariyanto Bakri dari 4 Mobil Mewah hingga 2 Kapal terkait Kasus Suap Ekspor CPO

Baca: Prabowo Didesak Copot Gibran Sebagai Wapres, PSI Pasang Badan: Hormati Keputusan Pemilu yang Sah!

Artinya, kata Dedy, ijazah Jokowi itu sudah lolos verifikasi resmi ketika mencalonkan sebagai pejabat negara.

"Isu ijazah Jokowi telah berkali-kali diklarifikasi oleh instansi resmi (UGM, KPU, dll), dan hingga kini tidak ada putusan pengadilan yang menyatakan ijazah tersebut palsu.

Artinya:

Secara prosedural dan administratif, Jokowi lolos verifikasi resmi saat pencalonan di KPU baik sebagai Walikota, Gubernur DKI dan Presiden," tulis Dedy di akun X pribadinya, @dedynurPalakka, dikutip Tribunnews pada Jumat (18/4/2025).

Dia pun meminta publik, khususnya Mahfud MD, tidak membangun opini atau menuduh bahwa ijazah Jokowi palsu,

Dia lantas menantang mantan kandidat calon presiden 2024 tersebut untuk menempuh jalur hukum jika masih meragukan keabsahan ijazah Jokowi

Adapun Mahfud sebelumnya menyoroti keabsahan keputusan Jokowi saat jadi presiden jika memang nanti ijazahnya terbukti palsu.

Mahfud pun mengatakan bahwa keputusan Jokowi selama menjadi presiden tetap sah dan tidak batal secara hukum.

Menurut Mahfud, wajar apabila publik mempertanyakan keabsahan ijazah Jokowi tersebut.

Pasalnya, publik hanya meminta keterbukaan informasi yang telah diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, di tengah isu dugaan ijazah palsu Jokowi. 

(*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul PSI Buka Suara Sejumlah Purnawirawan Jenderal TNI Minta Pergantian Wakil Presiden