Pengamanan Puspom TNI di Lingkungan Kejagung sesuai Jampidsus Dikuntit Densus 88, Dipertanyakan

Download aplikasi berita TribunX di Play Store atau App Store untuk dapatkan pengalaman baru

TRIBUN-VIDEO.COM - Pengamanan yang dilakukan Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI di lingkungan Kejaksaan Agung (Kejagung), dipertanyakan.

Peneliti Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto mempertanyakan pengamanan itu.

Menurut Bambang, hal itu tidak diatur dalam perundang-undangan.

Bambang mengatakan secara perundang-undangan tidak pernah mengatur pengamanan gedung pemerintah oleh TNI.

“Secara perundang-undangan memang tak ada aturan pengamanan gedung-gedung pemerintahan oleh TNI,” kata Bambang, Senin (27/5/2024).

Bambang berkata, memang ada keputusan Presiden RI No 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional yang bisa menjadi dasar pengerahan anggota TNI mengamankan Kejagung.

Namun Bambang menilai Kejagung belum dipastikan merupakan Obvitas.

“Hanya saja apakah gedung kejaksaan atau gedung pemerintahan yg lain juga termasuk obvitnas atau bukan itu yg harus ditelaah,” terangnya.

Kriteria obvitnas sendiri merupakan kawasan bangunan atau usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara dan sumber pendapatan negara yang bersifat strategis.

Bambang mengatakan pembahasan UU yang mengatur pengaman oleh bukan anggota Polri dan TNI perlu dikaji lebih dalam.

Hal itu dilakukan agar tidak tumpang tindih antara tugas Kepolisian dan TNI.

Adapun Puspom TNI mengirim personelnya untuk membantu penjagaan kantor Kejagung.

Penjagaan itu dilakukan setelah terjadi peristiwa penguntitan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Ardiansyah oleh anggota Densus 88.

Selain dikuntiti anggota Densus, gedung Kejagung juga diteror dengan aksi konvoi mobil taktis hingga patwal dan kendaraan roda dua. (Tribun-Video.com/Tribunnews.com)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Bambang Rukminto Pertanyakan Pengamanan Pihak TNI di Gedung Kejaksaan Agung