Mahfud MD Beberkan 3 Sasaran demi Perbaiki Sistem Hukum di Indonesia: Butuh Strong Leadership

TRIBUN-VIDEO.COM- Calon Wakil Presiden Mahfud MD membeberkan tiga sasaran yang harus dilakukan untuk memperbaiki sistem hukum dalam suatu negara.

Menurut Mahfud MD, tiga sasaran itu meliputi struktur hukum (legal structure) untuk memastikan aturannya bagus atau tidak.

Kemudian yang kedua ialah, substansi hukum (legal subtance) yang memastikan kelayakan penegak hukum.

Adapun yang terakhir menurut Mahfud MD ialah budaya hukum (legal culture).

"Di manapun di setiap negara itu, kalau mau memperbaiki hukum itu tiga sasarannya. Satu, legal subtance, isi aturannya bagus atau enggak," kata Mahfud dalam acara GASPOL! Kompas.com, Kamis (24/11/2023).

Pernyataan tersebut disampaikannya dalam acara GASPOL! Kompas.com, Kamis (24/11/2023).

Lanjut dalam acara tersebut Mahfud MD mengatakan, apabila ketiga sasaran itu sudah bagus dilakukan oleh sebuah negara, maka penegakan hukum di negara tersebut sudah bagus.

Menurutnya, substansi hukum di Tanah Air saat ini sudah baik.

Kendati demikian, struktur hukum di Indonesia masih belum baik.

Sebab, aparat penegak hukum di Indonesia masih ada yang melakukan tindak pidana korupsi.

"Aturan hukum kita sudah banyak bagus-bagus, masalahnya mungkin ada tumpang tindih, tapi semua, apapun yang kita butuhkan sudah ada aturannya. Masalahnya ada di legal structure-nya, aparat penegak hukum yang korupsi tadi," sambungnya.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) itu pun juga menilai, perlu kepemimpinan yang kuat untuk memperbaiki sistem hukum.

Mahfud menyebut, kepemimpinan yang kuat turut dibutuhkan untuk memperbaiki persoalan struktur hukum di Indonesia.

"Sehingga, kalau Anda tanya kepada saya, terus mulai darimana (memperbaiki sistem hukum) itu tadi, mulai dari strong leadership di dalam penegakan hukum," jelasnya.

Pasalnya, kepemimpinan yang kuat akan memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi semua pihak.

Lantas, eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu meyakini, apabila kepastian dan perlindungan hukum dapat dilakukan maka seluruh persoalan dapat diselesaikan dengan baik.

"Arahnya kemana? Satu ke atas kepada para pebisnis, kepada para pejabat itu harus dilakukan penegakan hukum dan kepastian hukum, ke bawah, ke rakyat kecil yang hak-haknya selalu dirampas tanpa alasan hukum yang benar itu kita berikan perlindungan hukum," kata Mahfud.

"Jadi, ke atas penegakan dan kepastian, ke bawah perlindungan. Kalau itu sudah dilaksanakan dengan baik, maka saya kira hampir semua persoalan di penegakan hukum itu bisa diatasi," pungkasnya.

Sebelumnya, Mahfud MD juga menyoroti perihal persoalan hukum di Indonesia dalam gelaran Pembukaan Anugerah Legislasi Kementerian Hukum dan HAM di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara, Selasa (21/11).

Mahfud menyebut, hukum di Indonesia masih carut marut karena peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih hingga marak politisasi.

Hal tersebut dikarenakan adanya indikasi bentuk ketidakprofesionalan dan ego sektoral dalam berbagai persoalan hukum di Indonesia.

"Satu, undang-undang yang ini ingin masukan ini, lalu undang-undang sendiri masing-masing, misalnya institusi A buat sendiri (undang-undang) padahal objeknya itu sama," ucap Mahfud MD.

"Lalu dibuatlah suatu sistem perundang-undangan melalui metode, namanya Omnibus Law. Itu semua membuat adanya satu pintu yang sama," tambahnya.

(Tribun-Video.com/Kompas.com)


Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Mahfud Sebut Perlu "Strong Leadership" untuk Perbaiki Sistem Hukum"

# Menko Polhukam # sistem hukum # Mahfud MD