TRIBUN-VIDEO.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal menutup industri yang menjadi biang polusi udara di DKI Jakarta.
Jokowi menyinggung dampak polusi udara bagi kondisi kesehatan masyarakat,
Ia menuturkan biaya kesehatan jika mengalami dampak polusi udara sangat mahal.
Orang nomor satu di Indonesia itu menuturkan sanksi tegas bakal diberikan bila terbukti menjadi sumber polusi.
"Sanksi pasti dan bisa ditutup," kata Jokowi setelah meninjau SMKN Semaran, Jawa Tengah, Rabu (30/8/2023).
Baca: Curhat Jokowi di Kongres Nasional KMHDI, Didemo Berbulan-bulan jika Naikkan BBM 10 Persen
Jokowi mengaku sudah menggelar rapat mengenai sanksi tersebut kepada para menteri.
Jokowi telah menyampaikan industri yang tidak mau memasang alat penyaring emisi atau scrruber bakal menerima sanksi tegas.
"Tegas untuk ini, karena harga kesehatan yang sudah kita bayar itu mahal sekali," katanya.
Baca: BREAKING NEWS: Instruksi Jokowi soal Polusi Udara Jakarta, Minta Semua Perusahaan Tanam Pohon Besar
Sebelumnya Presiden mengatakan bahwa pemerintah terus berupaya menangani masalah polusi yang ada di Jakarta.
Menurut Presiden penanganan polusi membutuhkan usaha bersama-sama dengan berbagai cara.
"Semuanya, dan yang dilakukan juga semuanya harus melakukan," kata Jokowi.
Misalnya kata Presiden, perpindahan dari trasportasi pribadi ke transportasi masal, lalu penanaman pohon, dan modifikasi cuaca.
"Penanaman pohon yang sebanyak-banyaknya di kantor-kantor di halaman kantor yang memang belum ada pohonnya diwajibakan dan diharuskan. Kemudian kita juga telah melakukan modifikasi cuaca, TMC juga," katanya.
Termasuk kata Presiden penerapan work from home (WFH) bagi karyawan. Pada satu sisi pemerintah akan mengawasi industri industri termasuk PLTU agar tidak melakukan pencemaran udara.
"Saya kira ini sudah, ini memang perlu kerja total, kerja bersama-sama tetapi memerlukan waktu, engga bisa langsung," kata Jokowi.
# Jokowi # Polusi JAKARTA # polusi udara # DKI Jakarta # industri
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.