TRIBUN-VIDEO.COM - Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menyatakan pertemuannya dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri bukan untuk melakukan intervensi kasus dugaan suap di Basarnas.
Yudo pun memastikan Puspom TNI menangani kasus yang membelit mantan Kabasarnas Marsekal Madya (purn) Henri Alfiandi secara transparan.
Dilansir Tribunnews, Jumat (4/8/2023), Yudo diketahui melakukan pertemuan dengan Firli Bahuri setelah Henri Alfiandi ditetapkan sebagai tersangka.
Menurut Yudo, pertemuannya dengan Firli untuk melakukan koordinasi.
Baca: Dilaporkan ke Dewas KPK Terkait Kasus Basarnas, Alexander Marwata: Tidak Bermutu, Emang Gue Pikirin
"Kalau ketemu (Ketua KPK) kemarin ya koordinasi, silaturahmi tadi. Ya tadi harus koordinasi, koordinasi, ya kita koordinasi," kata Yudo di Mabes TNI Cilangkap Jakarta, Jumat (4/8/2023).
Yudo menepis anggapan soal intervensi yang dilakukan TNI terhadap lembaga antirasuah itu.
Ia menyebut, apabila pihaknya melakukan intervensi, maka dirinya akan memerintahkan penggerudukan ke gedung KPK.
Nggak usah takut. Tentang kayak intervensi kemarin dinyatakan, bukan, itu bukan intervensi. Jadi kalau intervensi itu saya memerintahkan batalion yang nggak tahu apa-apa saya suruh datang ke situ untuk memagar betis KPK, lah itu intervensi," kata Yudo.
Yudo lantas mengatakan bahwa dalam pertemuan itu, Yudo didampingi oleh sejumlah pakar hukum.
Baca: Surat Pengunduran Ditolak Firli Bahuri Cs, Brigjen Asep Tetap Direktur Penyidikan KPK
Ia sendiri mengaku sudah menandatangani surat penahanan terhadap Henri untuk proses penyidikan lebih lanjut.
Adapun sebelumnya, KPK menyatakan Panglima TNI berkomitmen untuk tak melindungi anggotanya yang melakukan tindak pidana korupsi. (Tribun-Video.com)
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Panglima TNI Yudo Margono Sebut Pertemuannya dengan Ketua KPK untuk Berkoordinasi, Bukan Intervensi
Host: Sisca Mawaski
VP: Indra
# Ketua KPK # Basarnas # Panglima TNI # Intervensi
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.