TRIBUN-VIDEO.COM - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memprotes kebijakan Presiden Jokowi terkait ekspor pasir laut.
Ia berharap agar kebijakan tersebut dibatalkan karena dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang lebih parah.
Protes tersebut disampaikan Susi melalui akun Twitter pribadinya @susipudjiastuti, Minggu (28/5).
Baca: Setelah 20 Tahun Dilarang, Jokowi Kini Izinkan Kapal Asing Keruk dan Ekspor Pasir Laut Indonesia
Menurutnya, dampak perubahan iklim sudah bisa dirasakan manusia saat ini.
Susi tak ingin kondisi tersebut semakin diperparah dengan penambangan pasir laut.
"Semoga keputusan ini dibatalkan," tulis Susi di Twitter, dikutip dari Tribunnews.com, Selasa (30/5).
Tak hanya Susi, Wakil Ketua Komisi VI DPR Martin Manurung juga tak setuju dengan dibukanya kembali ekspor pasir laut.
Baca: Setelah 20 Tahun Dilarang, Jokowi Kini Izinkan Kapal Asing Keruk dan Ekspor Pasir Laut Indonesia
Menurutnya, kebijakan tersebut lebih banyak dampak negatifnya untuk lingkungan.
Meski ekspor pasir laut diperbolehkan selama kebutuhan dalam negeri tercukupi, Martin menyebut cara mengontrolnya masih belum jelas.
Karena itulah, ia meminta pemerintah untuk mengkaji ulang kebijakan tersebut.
Sebagai informasi, ekspor pasir laut telah dilarang sejak tahun 2003, tepatnya di era pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri.
Negara yang paling rajin mengimpor pasir laut adalah Singapura untuk kebutuhan proyek reklamasi.
Namun aktivitas ini memunculkan masalah lingkungan seperti abrasi yang terjadi di Batam, Kepulauan Riau.
Baca: Kejati Tetapkan 2 Tersangka Tambang Pasir Laut Takalar, Jadi Tersangka Menyusul ASN Gazali Mahmud
Setelah 20 tahun dilarang, kini ekspor pasir laut kembali diperbolehkan oleh Presiden Jokowi. (Tribun-Video.com)
Baca juga berita terkait di sini
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul 20 Tahun Ditutup Ekspor Pasir Laut Kembali Dibuka, Sejarah Kelam Masa Lalu Bakal Terulang?
# TRIBUNNEWS UPDATE # Susi Pudjiastuti # pasir laut # ekspor # Jokowi
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.