TRIBUN-VIDEO.COM - Menko Polhukam Mahfud MD mengakui, kasus Mario Dandy yang belakangan menyeret harya orangtuanya Rafael Alun Trisambodo jadi pintu masuk mengungkap transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan.
Demikian disampaikan Mahfud MD Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam rapat dengan Komisi III DPR RI, Rabu (27/3/2023).
Menurut dia, kasus Mario Dandy membuat publik menyorot siapa ayahnya. Terungkaplah di sini kemudian kekayaan Rafael sebagai eselon III pegawai pajak tapi hartanya sampai Rp 56 miliar.
"Kok kayak banget. Besoknya ditemukan lagi transaksi 500 (miliar, red). Lalu saya coba minta itu ada kasus tidak di PPATK. Kok orang kayak begitu."
Baca: Mahfud MD Dapat Sindiran Pedas dari Trimedya Panjaitan, Disebut tengah Menari di Atas Panggung
Baca: Mahfud MD Diminta Jangan Tanggung, Harusnya Sekalian Buka Pencucian Uang Judi Online Senilai Rp 81 T
"Nah, itulah yang terjadi saudara. Jadi kalau latar belakangnya kenapa Alun, lalu sesudah itu ditemukan lagi begitu banyak. Dari situ saya minta rekap. Jadi saya yang minta rekap," terang Mahfud.
Rekap temuan PPATK yang dimaksud Mahfud MD adalah transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan senilai Rp 349 triliun dan itu dibagi ke dalam tiga klaster.
Klaster pertama transaksi keuangan mencurigakan yang diduga langsung melibatkan pegawai Kementerian Keuangan dengan nilai Rp 35 triliun.
Klaster kedua, transaksi keuangan mencurigakan yang diduga melibatkan pegawai Kemenkeu dan pihak lain, yang nilainya berkisar Rp 53 triliun.
Klaster terakhir, transaksi keuangan mencurigakan terkait kewenangan Kemenkeu sebagai penyidik Tindak Pidana Asal (TPA) dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang belum diperoleh data keterlibatan pegawai Kemenkeu. Nilainya Rp 260 triliun.
"Saudara, data ini clear valid. Tinggal pertemukan saja dengan Bu Sri Mulyani. Tidak ada data yang beda," jamin Mahfud. (*)
# Mahfud MD # Transaksi # Rafael Alun # Kemenkeu
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.