TRIBUN-VIDEO.COM - Kantor Staf Presiden menerjunkan tim untuk mendatangi langsung Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah yang sempat ricuh karena pro kontra adanya pertambangan andesit.
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Johanes Joko, mengatakan kedatangan timnya ke Desa Wadas bertujuan untuk mengecek secara langsung apa yang terjadi.
Sekaligus untuk mengonfirmasi berita-berita yang simpang siur beredar di sosial media.
"Kami datang ke sini untuk melakukan pengecekan secara langsung, karena berita di sosial media dan berita yang berkembang diluar selalu riuh sekali. Ada yang bilang A, B, C, segala macam."
"Maka kami atas perintah Pak KSP Moeldoko, kami diperintahkan untuk langsung datang ke sini. 'Coba dicari yang benar seperti apa, dilihat dan dirasakan apa yang sebenarnya terjadi'," kata Johanes dalam tayangan video di kanal YouTube Kompas TV, Minggu (13/2/2022).
Johanes menyebut pihaknya sempat menemui warga dan berdialog untuk mengetahui apa yang sebenernya terjadi pada saat kericuhan di tanggal 8-10 Februari kemarin.
Selain itu, Johanes juga menelusuri apa yang menjadi alasan warga menolak adanya pertambangan ini.
Baca: Warga Desa Wadas Alami Trauma Berat, Takut Pulang ke Rumah Pasca Insiden Penangkapan oleh Aparat
"Kami melakukan dua hal, pertama kami memisahkan dulu. Kami melihat peristiwa tanggal 8, 9 10, apa yang terjadi. Kemudian kami juga melihat apa yang terjadi, kenapa masyarakat menolak," terangnya.
Johanes mengaku timnya juga telah menemui pihak-pihak terkait dalam permasalahan di Desa Wadas ini.
"Dari proses-proses itu semua, semua pihak kami hubungi, dari Kepolisian kami sudah bertemu dengan Kapolda, Pak Gubernur Ganjar, kita sudah ketemu Ombudsman Jawa Tengah, kemudian kami juga ketemu dengan masyarakat yang kontra kemarin," imbuh Johanes.
Jokowi Ingin Semua Warga Dirangkul, Baik yang Pro Atau Kontra
Johanes pun mengungkapkan apa yang menjadi harapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam permasalahan di Desa Wadas ini.
Menurut Johanes, Presiden Jokowi berharap agar pertambangan di Desa Wadas yang menjadi program strategis nasional ini bisa tetap dilaksanakan.
Namun, tetap harus dilakukan dengan komunikasi yang baik, agar tidak ada masyarakat merasa terpinggirkan dan terkalahkan.
Presiden Jokowi ingin semua masyarakat Wadas bisa dirangkul, baik yang pro maupun yang kontra.
"Harapan Presiden, tetap program strategis nasional bisa dilaksanakan. Tetapi, harus dicari apa cara-cara komunikasi agar tidak ada masyarakat yang merasa terpinggirkan. Tidak ada masyarakat yang merasa terkalahkan, semua harus dirangkul," ungkap Johanes.
Baca: Komnas HAM Ungkap Fakta Adanya Tindak Kekerasan Aparat terhadap Warga Wadas saat Pengukuran Lahan
Selain itu, Johanes menyebut Presiden Jokowi juga memerintahkan untuk melakukan perbaikan dan evaluasi jika diperlukan.
Serta penggunaan komunikasi yang harus menjadi kunci dalam permasalahan di Wadas ini.
"Kalau ada permasalah ya kita perbaiki. Kalau ada hal-hal yang harus dievaluasi ya harus dievaluasi. Jadi tetap komunikasi harus dijaga. Tetap kata kunci dari presiden itu komunikasi terus, jangan pernah lelah," pungkasnya.
Warga Desa Wadas Tolak Pertambangan sejak 2013
Diwartakan Tribunnews.com sebelumnya, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyebut warga Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo sudah lama menolak wilayahnya dieksploitasi.
Mereka lantang menyuarakan tolak tambang di Wadas bahkan sejak tahun 2013.
Hal itu pula yang memantik perlawanan terhadap pemerintah karena tak ingin Wadas menjadi lokasi Bendungan dan Pertambangan Andesit.
Baca: Siap Jembatani Komunikasi yang Lebih Baik dengan Pemerintah, NU Siap Dampingi Warga Desa Wadas
“Penolakan warga itu sudah sangat lama. Bahkan sejak 8 tahun lalu, mereka keras menolak desanya dijadikan tambang dari 2013 lalu,” kata Ketua Umum YLBHI Muhammad Isnur dalam diskusi LP3ES bertajuk Bekerjanya Hukum Represif-Belajar dari Kasus Wadas, Sabtu (12/2/2022).
Isnur menambahkan, warga Wadas sangat teredukasi soal kerusakan alam.
Maka penolakan yang dilakukan hingga bersinggungan dengan aparat merupakan proses sosialisasi yang sering diterima oleh aktivis lingkungan dan pihak-pihak yang berupaya melestarikan kekayaan alam Desa Wadas.
"Mereka paham betul dengan sumber penghidupannya di Wadas. Makanya mereka lantang menolak soal rencana pendirian tambang karena sangat teredukasi dengan dampak kerusakan yang ditimbulkan," tutur Isnur.
Meski lantang menolak pembangunan tambang dan bendungan, warga dipaksa untuk melakukan penandatanganan oleh pihak tertentu.
Hal inilah yang memantik emosi sebagian warga hingga terjadi gesekan yang terjadi beberapa hari lalu.
(Tribunnews.com/Faryyanida Putwiliani/Fandi Permana)
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Datangi Desa Wadas, Tim dari KSP Jalankan Perintah Jokowi untuk Komunikasi dan Merangkul Semua Warga
# Desa Wadas # Purworejo # Polda Jateng # Ganjar Pranowo # Kabupaten Purworejo # Wadas Melawan # Jokowi
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.