TRIBUN-VIDEO.COM - Presiden Joko Widodo memutuskan untuk membatalkan vakin Covid-19 berbayar bagi individu.
Program vaksinasi individu berbayar ini sebelumnya direncanakan akan disalurkan melalui PT Kimia Farma Tbk. (KAEF).
Dengan begitu, seluruh vaksinasi tetap menggunakan mekanisme seperti yang telah berjalan yakni gratis bagi seluruh masyarakat.
Keputusan itu disampaikan Jokowi melalui Sekretaris Kabinet, Pramono Anung dalam video yang diunggah kanal Youtube Sekretariat Presiden, Jumat (16/7/2021).
"Setelah mendapatkan masukan dan juga respons dari masyarakat, Presiden telah memberikan arahan dengan tegas untuk vaksin berbayar yang rencananya disalurkan melalui Kimia Farma semuanya dibatalkan dan dicabut," kata Pramono.
Sebelumnya, program vaksin berbayar menurut rencana akan dijalankan pada awal pekan ini.
Baca: Jokowi Cabut Rencana Vaksinasi Berbayar, Sekretaris Kabinet: Nanti Karyawan Dibayari Perusahaan
Baca: Kritik Vaksinasi Berbayar Indonesia, WHO: Dapat Menimbulkan Masalah Etika dan Akses
Namun, lantaran alasan minim sosialisasi, Kimia Farma memutuskan menunda program itu sampai waktu yang belum ditentukan.
Lebih lanjut, Pramono menjelaskan, pembatalan dilakukan Presiden seusai mendapatkan masukan dan respons masyarakat terkait vaksin berbayar itu.
Dengan demikian, keputusan ini diharapkan memutus polemik di tengah masyarakat yang ditimbulkan oleh program vaksinasi berbayar bagi individu.
Hal ini juga ditetapkan untuk memastikan bahwa vaksinasi Covid-19 akan tetap menggunakan mekanisme gratis bagi seluruh masyarakat.
"Semua vaksin tetap dengan mekanisme yang digratiskan seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden sebelumnya," katanya.
Sementara itu, terkait dengan Vaksinasi Gotong Royong, Pramono menyebut mekanismenya tetap dilakukan melalui perusahaan.
Di mana perusahaan yang akan menanggung seluruh biaya vaksinasi bagi karyawannya.
"Sehingga dengan demikian mekanisme untuk seluruh vaksin, baik itu yang gotong royong maupun yang sekarang mekanisme sudah berjalan digratiskan oleh pemerintah," katanya.
Sekretaris Kabinet juga menyampaikan arahan tegas Presiden kepada seluruh jajarannya untuk memiliki rasa kepekaan sosial dalam suasana pandemi ini.
"Presiden telah menegaskan bahwa dalam PPKM Darurat ini tentunya sense of crisis seluruh kementerian/lembaga, para pemimpin itu harus ada," ujarnya.
Baca: Kritik Kebijakan Vaksinasi Gotong Royong Individu Berbayar Indonesia, WHO: Problem Akses dan Etika
Pramono menyampaikan, Presiden melarang seluruh menteri maupun kepala lembaga untuk bepergian ke luar negeri.
Apabila tidak ada hal yang bersifat khusus serta tanpa ada izin dari Presiden.
"Yang boleh bepergian ke luar negeri hanya Menteri Luar Negeri karena memang sesuai dengan bidang tugasnya. Yang lainnya, kalau ada hal yang bersifat khusus harus mendapatkan izin secara langsung dari Bapak Presiden," kata Pramono.
Presiden juga mengimbau kepada kementerian/lembaga untuk proaktif membuat dan memfasilitasi isolasi mandiri (isoman) bagi pegawainya yang terpapar Covid-19.
"Untuk itu, dibuat secara baik, dipersiapkan, dan kemudian nanti pemerintah juga bertanggung jawab untuk mempersiapkan seluruh obat-obatan kepada isoman yang akan bergabung itu," pungkasnya. (Tribun-video.com/Tribunnews.com)
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Presiden Jokowi Batalkan Program Vaksinasi Covid-19 Berbayar untuk Individu
# Presiden Jokowi # Vaksinasi Covid-19 # Kontroversi Vaksin Covid-19 Berbayar # Kimia Farma
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.