Bantah Lindungi Jokowi-Gibran, Ketua KPU Tegaskan Ijazah untuk Daftar Pilpres Dijaga Kerahasiaannya

TRIBUN-VIDEO.COM - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Afifuddin menegaskan, beberapa dokumen yang digunakan untuk mendaftar calon presiden (capres) atau wakil presiden (wapres) bersifat rahasia.

Hal tersebut disampaikan Afifuddin merespons tudingan bahwa dirinya melindungi Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Gibran Rakabuming yang sedang tersangkut kasus ijazah.

"Tidak ada yang dilindungi, karena ini ada uji konsekuensi yang harus kami lakukan ketika ada pihak meminta di PPID kami," ujar Afif di Gedung DPR, Senin (15/9/2025).

Dikutip dari Tribunnews.com pada Selasa (16/9/2025), Afif menyinggung Keputusan KPU Nomor 731 Tahun 2025 tentang Penetapan Dokumen Persyaratan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden.

Menurutnya, aturan itu semata-mata untuk menyesuaikan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Baca: LIVE: Rapat Kerja Komisi X DPR RI Bersama Menteri Dikdasmen Bahas soal Anggaran Pendidikan 2026

Baca: Salsa Erwina Puji Sikap Keponakan Prabowo yang Mundur dari DPR: Semoga Dicontoh Karyawan Arogan PDIP

Tidak semua dokumen bisa diperlihatkan, kecuali ada persetujuan dari pemilik atau permintaan dari pengadilan, misalnya rekam medis dan ijazah.

"Intinya kami hanya menyesuaikan pada dokumen-dokumen tertentu yang ada aturan untuk dijaga kerahasiaannya," imbuhnya.

Sementara itu, saat ditanya apakah keputusan KPU ini dibuat untuk menanggapi isu ijazah palsu Jokowi, Afif tetap membantah.

Ia menegaskan, aturan ini berlaku umum untuk capres-cawapres.

"Kami kan mengatur dokumen data yang di kami, sementara itu kan ada hal yang harus atas persetujuan dan juga karena keputusan pengadilan," pungkas Afif.

(Tribun-Video.com)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Ketua KPU Tegaskan Penutupan Akses Ijazah Capres-Cawapres Bukan Demi Lindungi Jokowi-Gibran