Baru 5 Bulan Menjabat, Bupati Pati Tuai Polemik Lewat 3 Kebijakan Kontroversial!

TRIBUN-VIDEO.COM - Bupati Pati Sudewo kini tengah menjadi sorotan.

Rencananya menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen menuai polemik.

Bahkan, masyarakat Pati, Jawa Tengah, siap menggelar demo besar-besaran pada 13 Agustus mendatang untuk menolak rencana tersebut.

Menghadapi penolakan warga, Bupati Sudewo menyatakan siap menghadapi aksi demo, bahkan jika massa mencapai 50 ribu.

Sejak menjabat bupati Pati pada Februari 2025, Sudewo yang menjadi kepala daerah berpasangan dengan Wakil Bupati Pati Risma Ardhi Chandra itu setidaknya menelurkan tiga kebijakan yang menuai kontroversi.

Berikut tiga kebijakan kontroversial Bupati Sudewo selama lima bulan menjabat:

1. KENAIKAN PBB-P2 SENILAI 250 PERSEN

Rencana kenaikan PBB 250 persen disampaikan Bupati Pati Sudewo seusai memimpin rapat intensifikasi PBB-P2 tahun 2025 bersama camat dan Paguyuban Solidaritas Kepala Desa dan Perangkat Desa Kabupaten Pati (Pasopati), di Kantor Bupati Pati, Minggu (18/5/2025).

Bupati Sudewo mengungkap, kenaikan PBB perlu dilakukan untuk meningkatkan pendapatan daerah demi mendukung program perbaikan jalan dan pelayanan publik.

Apalagi, kenaikan PBB belum dilakukan sejak 14 tahun terakhir.

Sudewo pun memastikan, rencana kenaikan PBB ini telah mendapat dukungan dan persetujuan camat dan kades.

Rencana ini pun langsung mendapat penolakan dari warga.

Berbagai elemen masyarakat maupun perorangan menyatakan penolakan mereka atas kenaikan PBB yang mencapai 250 persen.

Warga pun siap menggelar demo pada 13 Agustus 2025 untuk menolak kenaikan PBB ini.

Sayang, penolakan warga lewat demo malah ditanggapi Sudewo dengan tantangan.

Dalam rekaman yang diunggah akun @flokjog dan @pati.24jam di Instagram, Sudewo menyatakan tidak gentar meski didemo puluhan ribu orang.

"Siapa yang akan melakukan penolakan, saya tunggu. Silakan lakukan. Jangan cuma 5.000 orang, 50.000 orang aja suruh ngerahkan, saya tidak akan gentar. Saya tidak akan mengubah keputusan," kata Sudewo dalam video, dikutip Kamis (7/8/2025).

Baca: Viral Aksi Demo 50 Ribu Warga, Bupati Pati Akhirnya Muncul: Saya Gak Pernah Berniat Menantang Rakyat

2. LARANG SOUND HOREG, IZINKAN LAGI SETELAH DIPROTES

Akhir Mei 2025, Bupati Pati Sudewo mengeluarkan aturan larangan sound horeg di wilayahnya.

Aturan ini ditindaklanjuti tim gabungan dari Satpol PP dan kepolisian melakukan penertiban secara masif.

Mereka mendatangi tempat-tempat yang menggelar acara yang menghadirkan sound horeg hingga memicu adu mulut hingga viral.

Satu di antaranya, di kegiatan sedekah bumi di wilayah Tayu, Batanan, hingga Jaken.

Para pelaku usaha sound horeg pun lantang menolak kebijakan ini.

Tak ingin terus gaduh, Sudewo memanggil para pelaku usaha sound horeg di Kantor Bupati Pati, Senin (2/6/2025) malam.

Dalam pertemuan disepakati, Bupati Sudewo mencabut larangan sound horeg dan siap merevisi surat edaran yang telah dikeluarkan.

Dalam pertemuan itu disepakati, batasan maksimal 16 subwoofer single.

3. TERAPKAN 5 HARI SEKOLAH

Menjelang tahun ajaran baru 2025, Bupati Pati Sudewo melempar wacana penerapan lima hari sekolah, Senin-Jumat.

Sudewo mengatakan, penerapan 5 hari sekolah justru membuat anak lebih produktif.

Sudewo pun ngotot menerapkan kebijakan 5 hari sekolah meski banyak pihak yang bakal kontra.

Menurut Bupati Sudewo, jika otak anak dibiasakan bekerja terus lewat cara sekolah sampai sore, disambung kegiatan mengaji dan belajar di malam hari, para pelajar bisa memaksimalkan potensinya.

Sudewo memastikan, kebijakan lima hari sekolah ini tidak akan mengganggu kegiatan mengaji anak-anak.

Saat melempar wacana ini, Sudewo mengaku telah mengantongi dukungan dari PCNU Pati.

Baca: Setelah Viral Tantang Warga Demo, Bupati Pati Sudewo Tepergok Asyik Nyawer Biduan Pakai Duit Segepok

(*)

Sumber: https://banyumas.tribunnews.com/2025/08/07/5-bulan-menjabat-bupati-pati-keluarkan-3-kebijakan-kontroversial-siap-didemo-50-ribu-warga