RESPONS Pengamat Politik Soal Usulan Pemakzulan Gibran, Agung Baskoro: Aspirasi Demokrasi yang Sah

Download aplikasi berita TribunX di Play Store atau App Store untuk dapatkan pengalaman baru

TRIBUN-VIDEO.COM - Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro menanggapi usulan pemakzulan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang disuarakan oleh Forum Purnawirawan TNI.

Menurutnya, usulan tersebut sah sebagai bagian dari ekspresi dalam sistem demokrasi.

Namun, tidak memiliki urgensi untuk segera ditindaklanjuti.

“Usulan pemakzulan Gibran merupakan salah satu dari delapan poin yang disampaikan para purnawirawan. Dalam kerangka demokrasi, ini bisa dianggap sebagai bentuk aspirasi yang sah,” ujar Agung saat dihubungi, Sabtu (26/4/2025).

Baca: Geger! Ini Alasan Purnawirawan TNI Usul Gibran Dicopot dari Jabatan Wakil Presiden

Meski demikian, Agung menilai sejauh ini belum ada dasar kuat untuk memakzulkan Gibran.

Dia bilang, selama 6 bulan masa pemerintahan berjalan, Gibran belum menunjukkan tindakan yang inkonstitusional yang bisa dijadikan landasan hukum untuk dimakzulkan.

“Dari sisi urgensi, tidak ada hal mendesak yang bisa dijadikan alasan kuat untuk pemakzulan.

Baca: Reaksi Santai Roy Suryo Cs meski Terancam Bui, Kaesang Pasang Badan Bela Gibran Isu Pemakzulan

Gibran belum melakukan pelanggaran konstitusi atau tindakan yang melanggar sumpah jabatannya sebagai wakil presiden,” tegasnya.

Ia menilai respons Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto yang menyarankan agar poin-poin dalam pernyataan purnawirawan itu dikaji lebih lanjut sudah tepat.

“Respon objektif dari Pak Wiranto cukup bijak, agar seluruh poin dari aspirasi ini diterima dan dikaji, terutama yang relevan seperti reshuffle kabinet bagi menteri yang bermasalah,” ujar Agung.

Baca: Kaesang Pasang Badan untuk Gibran, Nilai Usulan Pencopotan Wapres Bertentangan dengan Konstitusi

Agung mengingatkan bahwa ekspresi politik seperti ini harus disikapi secara proporsional, agar tidak menimbulkan kegaduhan di ruang publik.

“Kritik dan aspirasi sah saja, tapi perlu ada proporsionalitas dalam menilai urgensinya agar tidak kontraproduktif bagi stabilitas politik nasional,” pungkasnya.

Saat ditanya awak media usulan pemakzulan Gibran berpotensi mengganggu stabilitas pemerintahan, Muzani enggan berspekulasi. Dia mengaku tidak tahu adanya usulan tersebut. (*)

Sumber