Kebijakan Menteri Bahlil Dinilai Tak Sejalan dengan Komitmen Prabowo, Pakar: Susahkan Rakyat Kecil

Download aplikasi berita TribunX di Play Store atau App Store untuk dapatkan pengalaman baru

TRIBUN-VIDEO.COM - Kebijakan Kementerian ESDM soal larangan pengecer menjual elpiji 3 kilogram menuai kecaman.

Bahkan pakar menilai kebijakan yang dikeluarkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia tidak sesuai dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto.

Dikutip dari Tribunnews.com, hal itu disampaikan Dosen Ekonomi Energi UGM, Fahmy Radhi.

Ia menilai aturan yang dikeluarkan Menteri Bahlil justru menjadi kebijakan yang blunder.

Baca: Bahlil Ungkap Alasan Larang Elpiji 3 Kg di Ecer: Ada Permainan Harga, Saya Diperintah Prabowo Cek

Pasalnya, masyarakat harus membeli 'gas melon' hanya di pangkalan atau penyalur resmi Pertamina.

Oleh sebab itu, Fahmy mengatakan kebijakan ini sangat berdampak bagi rakyat kecil.

Bahkan, ia menilai kebijakan ini berpotensi mematikan pedagang kecil lantaran menyusahkan konsumen mendapatkan LPG 3 kg.

Sehingga, Fahmy menilai kebijakan Menteri Bahlil tak sejalan dengan komitmen Prabowo yang ingin berpihak kepada rakyat kecil.

Fahmy menilai larangan pemerintah soal gas 'melon' berdampak bagi wirausaha akar rumput yang akan kehilangan pendapatan.

Baca: BREAKING NEWS: Menteri ESDM Bahlil Buka Suara soal Gas Elpiji 3 Kg Langka, Antrean Warga Mengular

Dosen Ekonomi Energi UGM ini juga mengatakan potensi rakyat kembali menjadi pengangguran dan terperosok menjadi masyarakat miskin.

"Kebijakan Bahlil ini juga menyusahkan bagi konsumen, yang kebanyakan rakyat miskin, untuk membeli kebutuhan LPG 3 kg di pangkalan yang jauh dari tempat tinggalnya,” jelasnya.

Pihaknya pun meminta agar Prabowo menegur langsung Menteri Bahlil Lahadalia.

(Tribun-Video.com)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Ekonom UGM Anggap Kebijakan Baru Gas Elpiji 3 Kg Blunder: Prabowo Harus Tegur Bahlil

    
# Bahlil Lahadalia # komitmen # Prabowo # elpiji