Gerindra, PAN dan Projo Kompak 'Kritisi' PDIP, Menolak Kenaikan PPN 12% yang Dinilai Cuci Tangan

Download aplikasi berita TribunX di Play Store atau App Store untuk dapatkan pengalaman baru.

TRIBUN-VIDEO.COM - Partai Gerindra, PAN, dan Ormas Projo menyoroti sikap PDIP terkait kenaikan tarif PPN 12%.

Diketahui pemerintah memutuskan menaikkan PPN dari 11% menjadi 12% pada 2025 mendatang.

Hal itu sesuai dengan keputusan Undang-undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Namun, PDIP yang awalnya menyetujui RUU HPP kini menolak kebijakan tersebut.

Baca: BREAKING NEWS: Sidang Putusan Harvey Moeis Setelah Dituntut 12 Tahun Penjara & Uang Ganti Rp 210 M

Pasalnya PDIP menilai kenaikan PPN 12 persen akan memberatkan ekonomi masyarakat.

Mengutip Tribunnews pada (23/12), Partai Gerindra merasa heran dengan sikap PDIP.

Pasalnya PDIP telah menyetujui dan terlibat dalam pembahasan RUU tersebut.

Wakil Ketua Gerindra, Rahayu Saraswati, menilai PDIP seharusnya menolak sejak awal jika tidak setuju dengan kenaikan PPN.

Sementara Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi mengibaratkan sikap PDIP seperti lempar batu sembunyi tangan.

Baca: Waketum PAN Sebut PDIP Lempar Batu Sembunyi Tangan karena Tolak Kenaikan PPN 12 Persen

Mengingat PDIP sebelumnya telah menyetujui kebijakan tersebut.

Selain itu, Projo juga menyebut PDIP cuci tangan dan menilai tindakan itu sebagai strategi politik.

Menurut Projo, PDIP tak bisa lepas dari tanggung jawabnya atas kebijakan tersebut.

Wakil Ketua Projo, Freddy Damanik, menegaskan PDIP tidak bisa menghindar dari tanggung jawabnya.

Baca: Pakar Sebut PPN 12 Persen Bisa Dibatalkan Tanpa Revisi UU, Minta Pemerintah Jangan Bohongi Publik

Lantaran PDIP merupakan bagian yang mendorong kebijakan tersebut.

Adapun Presiden Prabowo tetap mendukung kebijakan ini untuk melindungi daya beli masyarakat.

(Tribun-video.com)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul PAN-Gerindra hingga Projo Kompak Soroti PDIP Dianggap Cuci Tangan soal PPN 12 Persen

    
# Gerindra # PAN # Projo # kritik # PDIP