Suara PSI Tiba-tiba Melonjak Tajam, Pengamat Menduga Sebagai Upaya Wujudkan Keinginan Jokowi

TRIBUN-VIDEO.COM - Sebanyak 42 lembaga masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis mendesak partai politik segera menggulirkan hak angket di DPR.

Hal tersebut di antaranya karena lonjakan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tidak masuk akal.

Koalisi mencatat perolehan suara sementara PSI di tingkat nasional melesat dalam enam hari terakhir.

Partai yang dipimpin anak bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi) Kaesang Pangarep mendulang nyaris 400 ribu suara dalam waktu sangat cepat.

Berdasarkan hasil real count Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Minggu (3/3/2024) pukul 17.00 WIB, Koalisi mencatat total suara PSI sudah mencapai 2.403.367 atau 3,13 persen, mendekati ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar 4 persen.

Padahal, dalam pantauan Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokrati hasil real count data dari 530.776 tempat pemungutan suara (TPS) per Senin (26/2/2023), suara PSI hanya sebesar 2.001.493 suara atau 2,68 persen.

Baca: Dugaan Penggelembungan Suara PSI: Dinilai Karena Ambisi Jokowi, hingga Dorongan untuk Investigasi

Menurut Koalisi Masyarakat Sipil Kawal Pemilu Demokratis yang sangat akrab dengan data riset serta terbiasa membaca tren dan dinamika data, lonjakan presentase suara PSI di saat data suara masuk di atas 60% itu tidak lazim, dan tidak masuk akal.

Direktur Eksekutif Setara Institute Halili Hasan pada Minggu (3/3/2024), menduga adanya penggelembungan suara akan terjadi bersamaan dengan penghentian penghitungan manual di tingkat kecamatan dan Sirekap KPU.

Pihaknya mencatat, sejak 18 Februari 2024 yang lalu KPU sempat menghentikan pleno terbuka rekapitulasi suara secara manual di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

Pada saat yang sama, Sirekap KPU dihentikan dengan alasan sinkronisasi data.

Selain itu, Koalisi juga mencatat Sirekap secara faktual beberapa kali tidak bisa diakses publik.

Halili juga menegaskan Koalisi sudah mengingatkan bahwa penghentian pleno terbuka tentang rekapitulasi suara secara manual di tingkat Kecamatan serta penghentian Sirekap KPU harus dipersoalkan.

Baca: Konspirasi Kekuasaan soal Suara PSI, Jokowi Diprediksi Masuk Golkar, Rusia Pamerkan Rudal Yars

Sebab, hal itu menguatkan kecurigaan publik bahwa Pemilu 2024 telah dibajak oleh rezim Jokowi.

Dikatakannya, pemungutan dan penghitungan suara direkayasa sedemikian rupa, diduga kuat untuk mewujudkan tiga keinginan Jokowi

Menurutnya tiga keinginan Jokowi itu adalah memenangkan Paslon Capres Cawapres Prabowo-Gibran, meloloskan PSI ke Parlemen, dan menggerus suara PDI Perjuangan (PDI-P).

Jika dugaan penggelembungan suara PSI dan fakta-fakta kecurangan dibiarkan, lanjut dia, maka kekacauan Pemilu 2024 telah lengkap dan dengan sendirinya menghancurkan legitimasi pemilu.

Pada saat yang sama, ia menilai pembajakan Pemilu 2024 untuk kepentingan dan ambisi kekuasaan Jokowi, keluarga, dan kroni-kroninya nyaris sempurna.

Oleh karena itu sebagai pembayar pajak badan dan perorangan untuk menggaji para wakil rakyat, Koalisi memerintahkan kepada para anggota DPR RI yang barangkali masih terhormat agar menggunakan hak konstitusionalnya.

Ia menegaskan hal itu untuk membongkar kejahatan pemilu pada Pemilu 2024, khususnya melalui penggunaan hak angket.(*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul 42 LSM Dorong Hak Angket Bongkar Lonjakan Suara PSI dan Dugaan Kecurangan Pemilu Lainnya