Mahfud MD Pasang Badan, Persilahkan Jusuf Hamka Tagih Hutang Rp 800 Miliar ke Kemenkeu

TRIBUN-VIDEO.COM - Menkopolhukam Mahfud MD buka suara soal hutang pemerintah terhadap Jusuf Hamka.

Mahfud MD mempersilakan Jusuf Hamka untuk menagih utang kepada Kementerian Keuangan.

Pihaknya memastikan hal ini akan langsung diurus dan memastikan pemerintah akan segera membayar.

Mahfud MD bahkan mengaku siap 'pasang badan' untuk membantu pengurusannya.

Namun ia yakin, tanpa adanya cawe-cawe dari dirinya urusan utang piutang ini akan langsung ditangani.

Hal ini karena sudah menjadi keputusan pengadilan dan perintah presiden.

Baca: Jusuf Hamka Tagih Utang Pemerintah Rp 800 Miliar, Mahfud MD Persilakan Tagih Langsung ke Kemenkeu

“Silakan Pak Jusuf Hamka langsung ke Kementerian Keuangan. Nanti kalau perlu bantuan teknis, saya bisa bantu, misalnya dengan memo-memo yang diperlukan atau surat-surat yang diperlukan kalau Bapak memerlukan itu,” kata Mahfud.

Dilansir dari WartaKotalive.com, hal itu diungkapkan Mahfud MD dalam keterangan resminya yang diunggah di Youtube Kemenko Polhukam, Minggu (11/6/2023).

Dalam keterangannya, Mahfud mengatakan, utang pemerintah kepada Jusuf Hamka mungkin saja memang benar ada.

Oleh karena itu pemerintah pun wajib membayar hutang tersebut.

“Karena daftar utang itu yang kami analisis banyak, dan kalau memang ada berdasar keputusan tim yang kami bentuk dan berdasar arahan presiden dalam dua kali rapat resmi, itu supaya ditagih ke Kementerian Keuangan, dan Kementerian Keuangan memang wajib membayar,” ucap Mahfud.

Mahfud menyebutkan, Presiden Joko Widodo telah menugaskan dirinya untuk mengkoordinasi pembayaran utang pemerintah terhadap pihak swasta atau rakyat.

Pasalnya perintah presiden itu disampaikan secara resmi dalam rapat internal tanggal 23 Mei tahun 2022.

Kemudian disusul dengan dikeluarkannya Keputusan Menkopolhukam Nomor 63 tahun 2022 tertanggal 30 Juni.

“Kami juga sudah memutuskan pemerintah harus membayar dan tim yang kami bentuk sudah bersama Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, kepolisian, dan lain-lain, termasuk dari Kemenkumham itu sudah ada, di situ memutuskan untuk membayar,” kata Mahfud.

Setelah itu, pada 13 Januari 2023, Mahfud mengatakan, Presiden kembali memerintahkan melalui rapat internal kabinet agar utang pemerintah kepada swasta dan rakyat yang menjadi kekuatan hukum tetap supaya dibayar.

Diwartakan sebelumnya, Jusuf Hamka menagih utang atas perusahaannya PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) ke pemerintah.

Penagihan itu terkait dengan dana deposito perusahaan yang ditempatkan di Bank Yama yang dilikuidasi saat krisis pada 1998.

Baca: Mahfud MD Minta Jusuf Hamka Tagih Utang Rp 800 M ke Kemenkeu: Silakan, Saya Siap Bikin Memo

Adapun nominal dana yang harus dibayarkan pemerintah sebesar Rp 179,46 miliar.

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo mengatakan, nominal tersebut merupakan hasil dari keputusan Mahkamah Agung (MA).

Sementara itu, terkait hutang ini Jusuf Hamka juga mengaku selama 8 tahun ini sudah berusaha menagih hutang ini ke Kementerian Keuangan.

Bahkan ia sudah bertemu dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.

Namun hasilnya nihil, dia merasa hanya diberikan janji saja.

"Dengan Departemen Keuangan saya sudah bicara ke bu menteri, baik secara lisan, tertulis, ketemu beliau, sampai sekarang cuma janji janji doang," katanya.

(Tribun-Video.com/WartaKotalive.com)

Artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com dengan judul VIDEO Mahfud MD Minta Jusuf Hamka Tagih Utang Rp 800 M ke Kemenkeu

# Mahfud MD # Jusuf Hamka # Sri Mulyani