Denny Indrayana Sebut Jokowi Kendalikan KPK hingga PPP untuk Jegal Anies Baswedan dalam Pilpres 2024

TRIBUN-VIDEO.COM - Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana mengungkapkan upaya penjegalan capres dalam Pemilu 2024.

Denny menduga bahwa Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memiliki kekuasaan hingga mampu mengendalikan partai politik (parpol).

Bahkan melalui kekuasaannya, Denny menyebut bahwa Jokowi mampu menekan arah koalisi dan pasangan capres-cawapres menuju Pilpres 2024.

Alasannya, karena Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan dan Kepolisian kini dikendalikan oleh Jokowi.

Dilansir dari WartaKotalive.com, hal ini disampaikan Denny Indrayana lewat surat terbuka yang diunggahnya lewat twitternya @dennyindrayana; pada Rabu (7/6/2023).

"Presiden Jokowi menggunakan kekuasaan dan sistem hukum untuk menekan pimpinan partai politik dalam menentukan arah koalisi dan pasangan capres-cawapres menuju Pilpres 2024," ungkap Denny Indrayana.

Baca: Denny Indrayana Tuding Jokowi Atur Skenario, Gelar Pilpres 2024 dengan 2 Capres Tanpa Anies Baswedan

"Berbekal penguasaannya terhadap Pimpinan KPK, yang baru saja diperpanjang masa jabatannya oleh putusan MK, Presiden mengarahkan kasus mana yang dijalankan, dan kasus mana yang dihentikan, termasuk oleh kejaksaan dan kepolisian," bebernya.

Denny menambahkan, selain melalui kasus hukum, Jokowi juga mengotak atik kedaulatan partai politik yang tidak sesuai dengan rencana strategi pemenangan Pilpres 2024.

Misalnya saja Suharso Monoarfa yang kini diberhentikan sebagai Ketua Umum PPP.

"Ketika saya bertanya kepada seorang kader utama PPP, kenapa Suharso dicopot, sang kader menjawab, ada beberapa masalah, tetapi yang utama karena 'Empat kali bertemu Anies Baswedan'," tulis Denny Indrayana.

"Ketika Soetrisno Bachir menanyakan, kenapa PPP tidak mendukung Anies Baswedan padahal mayoritas pemilihnya menghendaki demikian, dan akibatnya PPP bisa saja hilang di DPR pasca Pemilu 2024," jelasnya.

"Arsul Sani menjawab, 'PPP mungkin hilang di 2024 jika tidak mendukung Anies, tetapi itu masih mungkin. Sebaliknya, jika mendukung Anies sekarang, dapat dipastikan PPP akan hilang sekarang juga' karena bertentangan dengan kehendak penguasa," bebernya.

Baca: Alasan Mahfud MD Titip Anies Baswedan ke PKS dan Denny Indrayana di Pilpres 2024: Demokrasi Terancam

Dalam surat terbuka tersebut, Denny Indrayana juga mengungkapkan adanya dugaan pelanggaran impeachment yang dilakukan oleh Presiden Jokowi.

Di mana Denny mengungkapkan situasi politik dan hukum Indonesia sedang tidak normal, banyak saluran aspirasi ditutup, bahkan dipidanakan.

Salah satunya yang dialami oleh Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti.

Menurutnya, mereka dikriminalisasi karena menyampaikan kritik dan pengawasan publiknya.

Ia juga mengaku 'terpaksa' membawa mata dan hati rakyat untuk ikut mencermati laporan ini.

Denny pun menilai bahwa Presiden Jokowi sudah layak untuk menjalani pemeriksaan impeachment.

Sebab Presiden Jokowi tidak netral alias cawe-cawe dalam Pilpres 2024.

"Saya berpendapat, Presiden Joko Widodo sudah layak menjalani proses pemeriksaan impeachment (pemakzulan) karena sikap tidak netralnya alias cawe-cawe dalam Pilpres 2024," tulis Denny Indrayana dalam surat terbuka.

Baca: Sebut Jokowi Sangat Berkuasa, Denny Indrayana Tuduh Presiden Lakukan 3 Pelanggaran Konstitusi

"Sering saya katakan, sebagai perbandingan, Presiden Richard Nixon terpaksa mundur karena takut dimakzulkan akibat skandal Watergate. Yaitu, ketika kantor Partai Demokrat Amerika dibobol untuk memasang alat sadap," ungkapnya.

"Pelanggaran konstitusi yang dilakukan Presiden Jokowi jauh lebih berbahaya, sehingga lebih layak dimakzulkan," bebernya.

Dalam suratnya, Denny juga menyebut bahwa Presiden Jokowi menggunakan kekuasaan dan sistem hukum untuk menghalangi Anies Baswedan maju sebagai Capres.

Sehingga hanya ada dua Capres yang akan bertanding dalam Pilpres 2024 mendatang.

"Presiden Jokowi menggunakan kekuasaan dan sistem hukum untuk menghalangi Anies Baswedan menjadi calon presiden. Bukan hanya Jusuf Wanandi (CSIS), yang dalam acara Rosi di Kompas TV, hagul yakin memprediksi bahwa pihak penguasa akan memastikan hanya ada dua paslon saja yang mendaftar di KPU untuk Pilpres 2024," tulis Denny Indrayana.

Pasalnya, informasi itu sendiri telah diperolehnya sejak lama.

Bahkan ia menyebut, karena persoalan ini SBY akan turun gunung untuk mengawal Pemilu 2024.

Sebab berdasarkan kesaksian seorang mantan Wakil Presiden (Wapres), Jokowi mengungkapan hanya akan ada dua Capres.

(Tribun-Video.com/WartaKotalive.com)

Artikel ini telah tayang di WartaKotalive.com dengan judul Denny Indrayana Ungkap Sangat Berkuasanya Jokowi, Kendalikan KPK hingga PPP Tak Berani Dukung Anies

# Pilpres 2024 # Anies Baswedan # Jokowi  # PPP # KPK  # Denny Indrayana