Anggota Komisi I DPR RI Soroti Kebijakan Status Siaga Tempur Panglima TNI Atas Konflik di Papua

TRIBUN-VIDEO.COM - Anggota Komisi I DPR RI, Christina Aryani beranggapan masalah baru bisa timbul akibat status siaga tempur yang diperintahkan oleh Panglima TNI, Laksamana Yudo Margono.

Tanpa status siaga tempur pun, kata Christina, TNI dan Polri akan sanggup mengatasi situasi di Papua setelah diadakan evaluasi, terutama pasca kejadian di Pos Mugi, Kabupaten Nduga yang menewaskan prajurit.

Christina mengatakan bahwa TNI tidak boleh terpancing untuk mengambil langkah yang berlebihan.

Ia berharap, TNI fokus pada upaya pembebasan sandera.

Baca: Gugur Dalam Tugas, 4 Prajurit TNI Hilang Kontak Pasca-Kontak Tembak dengan KKB Ditemukan Meninggal

"Kami juga berharap TNI tidak terpancing untuk mengambil langkah serang berlebihan tetapi fokus pada upaya pembebasan sandera," ungkap Christina.

Selain itu, dikatakan Christina bahwa status siaga tempur tersebut bisa menimbulkan efek ketakutan pada masyarakat.

Meskipun sebelumnya sudah dijelaskan kebijakan itu hanya diberlakukan di daerah-daerah rawan saja.

Maka dari itu, Christina meminta Panglima TNI memikirkan ulang status siaga tempur atas peningkatan eskalasi konflik di Papua.

"Dalam kemelut konflik Papua yang sangat kompleks kami memandang perlu bagi TNI untuk memikirkan ulang keputusan memberlakukan Siaga Tempur," kata Christina kepada wartawan Kamis (20/4/2023).

Laksamana Yudo Margono mengatakan tetap melaksanaan operasi penegakan hukum soft approach (pendekatan lunak) dalam operasi penegakan hukum di wilayah Mugi-mam, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan.

Yudo Margono menambahkan, hal tersebut khususnya untuk daerah rawan yang diubah menjadi operasi siaga tempur darat.

"Kita tetap melaksanakan operasi penegakan hukum soft approach (pendekatan lunak)."

"Tentunya kondisi seperti ini khusunya daerah rawan kita ubah menjadi operasi siaga tempur," ungkap Yudo Margono, dikutip dari Tribun-Papua.com, Selasa (18/4/2023) saat konferensi pers di Markas Lanud Yohanis Kapiyau.

Dikatakan Yudo Margono, hal itu dilakukan agar naluri tempurnya terbangun.

Lantaran selama ini hanya teritorial dan pendekatan lainnya saja.

Baca: Siasat Licik KKB Serang 36 TNI saat Pencarian Pilot Susi Air, Libatkan Perempuan dan Anak-anak

"Ini dilakukan agar naluri temputnya terbangun karena selama ini hanya teritorial dan pendekatan lainnya," katanya.

Laksamana Yudo Margono mengatakan bahwa pasukan TNI tidak akan bersikap humanis dalam menghadapi Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua.

Operasi humanis di Papua hanya ditujukan untuk membantu masyarakat.

"Operasi humanis itu bukan untuk KKB, tapi untuk semua masyarakat. Melihat KKB tadi kontak masa kita humanis, ya habis," kata Yudo dalam konferensi pers seperti ditayangkan Kompas TV, Selasa (18/4/2023).

Sikap humanis tersebut dilakukan oleh jajaran TNI yang siap sedia membantu aktivitas masyarakat.

Kendati demikian, di sisi lain, pasukan TNI yang ada di lokasi juga diminta untuk mempertahankan naluri tempurnya.

Sehingga nantinya jika sewaktu-waktu ada kontak tembak, maka pasukan TNI di wilayah terdekat sudah siap tempur.

"Humanis itu kalau ada masyarakat yang bersama kita menjaga daerahnya, melangsungkan kegiatan rumah tangga, menyekolahkan anak-anaknya, kita pandu dengan humanis," katanya.

"Tapi ketika kontak tembak harus timbul naluri tempur prajurit, harus muncul. Makanya harus siap tempur tadi," ujar Yudo.

(*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Status Operasi Jadi Siaga Tempur Lawan KKB, DPR: TNI Tak Boleh Terpancing Ambil Langkah Berlebihan