Nasional
Buntut Banyaknya Pejabat Pajak Pamer Harta, Partai Buruh Desak Menkeu Sri Mulyani Mundur
TRIBUN-VIDEO.COM - Partai Buruh bersama serikat pekerja melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI (Kemenkeu), Jumat (10/3/2023).
Presiden Partai Buruh Said Iqbal dalam orasinya mendesak Menteri Keuangan Sri Mulyani mundur dari jabatannya.
Tak hanya itu, ia juga meminta agar Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Suryo Utomo dicopot dari jabatannya.
"Menteri keuangan.." seru Said Iqbal.
"Mundur, mundur, mundur," sahut massa aksi.
Baca: Wapres Maruf Amin Dorong Sri Mulyani Tuntaskan Transaksi Mencurigakan Rp 300 Triliun di Kemenkeu
Desakan itu diucapkan tiga kali dari atas mobil komando.
"Dirjen pajak, copot, copot, copot. Memalukan, Dirjen Pajak main motor gede. Pejabat eselon 3, 2, 1-nya mengkhianati uang rakyat," ucap Said Iqbal dengan pengeras suara.
"Dirjen pajak.." ujarnya.
"Copot, copot, copot," sahut massa aksi.
Ia menyebut bahwa seluruh rakyat Indonesia membayar pajak, mulai dari kalangan atas hingga menengah ke bawah.
Buruh pun, lanjut dia, membayar pajak. Tak hanya itu, abdi negara TNI-Polri hingga ASN dan pegawai honorer pun turut menbayar pajak dari penghasilan mereka.
"Ketika pajak diselewengkan, ketika pajak diambil oleh sekelompok pejabat-pejabat yang memperkaya dirinya, hati kita terluka. Hati dan pikiran kita terciderai," kata Said Iqbal.
"Jangan main-main Direktorat Jenderal Pajak. Kau pikir itu uangmu. Semua rakyat membayar pajak. Prajurit TNI-Polri, nelayan, guru dan tenaga honorer yang tidak pernah kau angkat itu juga membayar pajak," kata Said Iqbal.
Ia pun meminta agar Ditjen Pajak bekerja profesional dan tidak menyelewengkan pajak yang telah dibayarkan seluruh masyarakat Indonesia.
Baca: Sri Mulyani Pertanyakan Aliran Dana Rp 300 Triliun yang Disebut Mahfud MD: Dari Mana Angkanya?
Partai Buruh mengerahkan ratusan peserta dalam aksinya kali ini.
Aksi ini digelar sebagai bentuk kepedulian dan perhatian Partai Buruh terkait permasalahan perpajakan di Indonesia.
Partai Buruh menyoroti para pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan yang dianggap kerap pamer harta dan kepemilikan rekening dengan transaksi mencapai ratusan juta.
"Aksi pada hari ini hanya mengirimkan ratusan orang dulu sebagai pesan kepada Direktorat Jenderal Pajak dan juga Menteri Keuangan untuk sungguh-sungguh memperhatikan persoalan persoalan yang berkembang terhadap pajak di Indonesia," kata Presiden Partai Buruh Said Iqbal.
Dalam aksi ini, Partai Buruh membawa 4 tuntutan.
Berikut 4 poin tuntutan yang bakal dibawa Partai Buruh dalam aksi nanti di depan Gedung Ditjen Pajak, Kementerian Keuangan RI.
1. Bentuk Tim Pencari Fakta Investigasi Perpajakan di Indonesia
2. Copot Dirjen Pajak
3. Audit Forensik Penerimaan Pajak di Direktorat Pajak Kemenkeu RI
4. Buat Undang-Undang tentang Pembuktian Terbalik Harta Pejabat
Aksi ini dimulai sejak sekira pukul 10.45 WIB.
Presiden Partai Buruh Said Iqbal kemudian menyampaikan orasi dari atas mobil komando yang terparkir di depan Gedung Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.
Akibat aksi ini, arus lalu lintas Jalan Gatot Subroto menuju Slipi tersendat.
Dalam aksi tersebut, petugas kepolisian terlihat berjaga mengamankan jalannya unjuk rasa.
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Demo di Gedung DJP, Partai Buruh Desak Sri Mulyani Mundur & Dirjen Pajak Suryo Utomo Dicopot
# Pejabat Pajak Pamer Harta # Partai Buruh # unjuk rasa # Sri Mulyani
Video Production: ahmadshalsamalkhaponda
Sumber: Tribunnews.com
Live Update
Minta Maaf soal Provokasi Oknum, Warga Panjang Layangkan Terima Kasih ke Pemkot Bandar Lampung
Selasa, 29 April 2025
Live Update
Diduga Langgar Kode Etik PSU Pilkada, 2 Anggota DPRD Banggai Dilaporkan Warga ke Badan Kehormatan
Kamis, 24 April 2025
Regional
Polresta Diduga 'Culik' Vius Bala dari Tempat Kerja, Istri dan Anak Geruduk Polresta Ditemani Warga
Rabu, 23 April 2025
Tribunnews Update
Ribuan Warga AS Menentang & Geruduk Kediaman Donald Trump, Kecam Kebijakan yang Dinilai Merugikan
Senin, 21 April 2025
Tribunnews Update
Mahfud: Masyarakat Nggak Salah karena Ada UU, Berhak Minta Keterbukaan Informasi soal Ijazah Jokowi
Rabu, 16 April 2025
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.