Agar Pemanggilan Lukas Enembe Berjalan Mulus, Penyidik KPK Disarankan Dekati Tokoh di Papua

TRIBUN-VIDEO.COM - Peneliti PUKAT UGM, Zaenur Rohman menyarankan, Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pendekatan kepada para tokoh di Papua agar pemanggilan Gubernur Lukas Enembe berjalan mulus.

Menurut Zaenur Rohman, selain menjalankan prosedur pemanggilan, KPK perlu menjalin komunikasi dengan tokoh masyarakat dan agama.

Sehingga saat penangkapan terhadap Lukas Enembe tak menimbulkan konflik.

Baca: ICW Kritik Pengacara yang Minta Kasus Lukas Diserahkan ke Hukum Adat: Beli Buku Pidana, Baca!

Dalam prosesnya, penyidik perlu menjelaskan bahwa Lukas menghadapi proses hukum murni.

Menurut Zaenur, tugas KPK membangun komunikasi dengan tokoh adat dan tokoh agama.

Hal tersebut bisa menjadi cara KPK menghindari penolakan dari masyarakat.

Saat terjadi upaya paksa dengan cara penangkapan.

"KPK bisa pendekatan ke tokoh masyarakat, jelaskan bahwa ini proses hukum murni, tidak ada politik dan lain-lain."

"Tugas KPK membangun komunikasi dengan tokok adat, tokoh agama. Ini bisa jadi cara KPK menghindari penolakan masyarakat saat upaya paksa dengan cara penangkapan," kata Zaenur, Selasa (11/10/2022).

Zaenur mengatakan, aksi masyarakat yang melindungi Lukas, ada sikap kontradiktif.

Pasalnya sebagian masyarakat menyikapi kepala daerah yang menjadi tersangka korupsi.

Baca: KPK Didesak ICW untuk Terus Lanjutkan Penanganan Kasus Dugaan Korupsi Lukas Enembe

Sebagai informasi, penyidik telah melayangkan surat panggilan pertama dan kedua.

Namun Lukas tak kunjung menghadiri pemeriksaan di kantor KPK, Jakarta.

Dalam pemanggilan tersebut, Lukas beralasan ia sakit.

KPK pun bermaksud menggunakan upaya paksa berupa penangkapan.

Baca: KPK Tegas Tak Mau Selesaikan Kasus Korupsi Lukas Enembe secara Hukum Adat: Hanya Sanksi Moral

Namun hal tersebut tak mudah diwujudkan, karena massa pendukung menjaga rumah Lukas Enembe. (Tribun-Video.com/ Tribunnews.com)

Baca juga berita terkait di sini

# TRIBUNNEWS UPDATE # Lukas Enembe # Gubernur Papua # Pemanggilan # korupsi # KPK