KPK Berharap Tak Jadi Sasaran Hacker Bjorka: Mudah-mudahan Mampu Menangkalnya

TRIBUN-VIDEO.COM - Nurul Ghufron Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap KPK tak jadi sasaran aksi pembobolan hacker Bjorka.

Menurut Ghufron, hingga saat ini pihaknya belum mendapatkan informasi bahwa KPK merupakan salah satu informasi yang mengalami kebocoran data.

“Mudah-mudahan ke depan KPK tidak menjadi sasaran,” kata Ghufron dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (15/9/2022).

Ia juga berharap jika pada akhirnya KPK juga menjadi sasaran aksi Bjorka, pihaknya bisa menangani masalah tersebut.

“Mudah-mudahan seandainya pun disasar mudah-mudahan KPK mampu untuk menangkalnya, mohon doanya,” ujar Ghufron.

Sebelumnya, hacker Bjorka membocorkan jutaan data.

Baca: Tersangka Kasus Bjorka Dipulangkan, sang Ayah Sebut Anaknya Belum Kembali seusai Salat Jumat

Pada Agustus 2022 misalnya, ia mengaku menjual 26 juta data riwayat pencarian pengguna Indihome di situs Breached Forums.

Data tersebut meliputi, domain, platform, Google keyword, browser, URL, IP, resolusi layar, lokasi pengguna, gender, nama, nomor induk kependudukan (NIK), dan lainnya.

Kemudian, pada 31 Agustus Bjorka mengunggah data kartu SIM pelanggan di Indonesia dalam file sebesar 18 GB di Breached Forums.

Baca: MAH Terbukti Bukan Bjorka, Ibu: Awal Dijemput 4 Orang Berpakaian Preman, Tak Jelas Alasan Ditangkap

Aksi Bjorka masih berlanjut. Pada 6 September lalu, Bjorka membocorkan 105 juta data penduduk Indonesia yang disebut berasal dari Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Data tersebut kembali dijual di forum Breached Forums.

Kemudian, pada 9 September lalu Bjorka kembali membocorkan dokumen surat menyurat yang diduga milik Presiden Joko Widodo.

Dokumen tersebut berada dalam rentang waktu 2019-2021. Termasuk di antaranya adalah surat dari Badan Intelijen Negara (BIN).

(*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul KPK Berharap Tak Menjadi Sasaran Hacker Bjorka

# Nurul Ghufron # Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron # Bjorka # Hacker Bjorka # data pemerintah # data pemerintah