Resmi, 58 Mantan Pegawai KPK yang Dipecat Karena Tak Lulus TWK Bergabung dalam IM57+ Institute

TRIBUN-VIDEO.COM - Sebanyak 58 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dinyatakan tidak lolos TWK resmi tergabung ke dalam Indonesia Memanggil (IM57+) Institute.

Jumlah tersebut terdiri dari 57 pegawai KPK yang diberhentikan dengan hormat per 30 September 2021.

Sementara satu pegawai lainnya merupakan pegawai yang sudah lebih dulu menyatakan pensiun sebelum menerima surat keputusan pemberhentian dengan hormat.

Baca: KPK Sindir Novel Baswedan soal Tudingan Azis Syamsuddin Punya Orang Dalam: Jangan Dengungkan Opini

Sebelumnya 57 pegawai KPK itu sempat mendapat tawaran bergabung ke BUMN hingga Polri.

Namun, akhirnya mereka sepakat mendeklarasikan IM57+ Institute.

Menurut mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), M. Praswad Nugraha, IM57+ Institute sendiri dideklarasikan bertepatan dengan hari terakhir para pegawai ini bekerja di KPK.

Anngotanya saat ini diantaranya 57 pegawai yang diberhentikan secara tidak hormat.

Serta, satu pegawai yakni Sujanarko, sudah lebih dulu menyatakan pensiun sebelum menerima surat keputusan pemberhentian dengan hormat.

Baca: Sosok Bekingan Aziz Syamsuddin di KPK Dicari, Dewan Pengawas Minta Novel Baswedan Lapor Jika Tahu

"Semua pegawai yang dipecat tergabung dalam IM57+ Institute terkait kelembagaan Institute," kata Praswad dalam keterangan tertulis, Rabu (6/10/2021).

Praswad juga menerangkan, IM57+ Institute sudah menerima tawaran sebuah kantor dari beberapa koalisi masyarakat sipil dan tokoh-tokoh antikorupsi.

Kantor itu nantinya akan digunakan sebagai tempat kerja pemberantasan korupsi melalui kerja-kerja pengawalan, kajian, strategi, dan pendidikan antikorupsi.

Praswad mengatakan semua yang berkaitan dengan IM57+ Institute merepresentasikan puluhan pegawai KPK yang dipecat.

Merespons mengenai tawaran menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Polri, kata Praswad keputusannya masih dipertimbangkan oleh puluhan mantan pegawai KPK tersebut.

Sebab, mantan penyidik KPK yang sempat menangani kasus korupsi bantuan sosial (bansos) Covid-19 menyebut hingga kini masih belum mengetahui mekanisme perekrutan ASN di Polri.

Baca: Dewas KPK Bantah Pernah Terima Laporan Novel Baswedan, Albertina: Laporan Tidak Pernah Ada

Dalam pertemuan awal dengan Tim Polri pada Senin (4/10/2021) pun belum dibahas mengenai soal itu.

Pertemuan yang digelar di Biro SDM Mabes Polri, Jakarta Selatan hanya sebatas perkenalan.

Selain itu membicarakan perihal alih status melalui asesmen TWK yang membuat mereka disingkirkan dari KPK.

"Kita enggak tahu apa prosedur dan bagaimana tawaran Kapolri. Apa itu hal yang terpisah atau merupakan terjemahan dari sikap Presiden Jokowi tentang rekomendasi ini kan kita belum tahu. Makanya kan tawaran kita pertimbangkan dan berterima kasih ada perhatian," kata juru bicara 58 pegawai KPK yang dipecat, Hotman Tambunan, beberapa waktu lalu.

Sementara itu, menurut Kadiv Humas Polri Argo Yuwono pihaknya memastikan tidak hanya berhenti di satu pertemuan saja.

Saat ini, pihaknya masih membahas terkait regulasi teknis yang akan melibatkan ahli.

Baca: Wiki Update - Disebut Sebarkan Informasi Tak Benar soal Foto Bendera HTI, Ini Penjelasan Eks KPK

"Dalam pertemuan tersebut kita diskusi, kita juga mendengarkan apa yang mereka sampaikan dan intinya bahwa pertemuan ini tidak hanya sekali ini. Nanti akan tetap berlanjut dan intinya bahwa kita akan membahas berkaitan dengan regulasi secara teknis yang nanti akan melibatkan ahli," tukasnya. (Tribun-Video.com/KompasTV)

Baca juga berita terkait di sini

Artikel ini telah tayang di Kompas.tv dengan judul Seluruh Pegawai KPK yang Dipecat Karena TWK, Resmi Bergabung dalam IM57+ Institute

# TRIBUNNEWS UPDATE # IM57+ Institute # TWK # KPK # Komisi Pemberantasan Korupsi # Novel Baswedan