Ini Alasan Ridwan Kamil Tak Disuntik Vaksin Sinovac yang Diimpor Pemerintah Indonesia

TRIBUN-VIDEO.COM - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tidak akan ikut menerima vaksin Sinovac yang akan dimulai pada Januari 2021 mendatang.

Sebab, dirinya telah menjadi relawan uji klinis vaksin Covid-19 dalam kelompok 1.620 relawan vaksin, sejak Agustus lalu.

Dikutip dari Tribunjabar.id, Ridwan Kamil mengatakan setidaknya ada dua jenis vaksin Covid-19 di Indonesia.

Vaksin pertama adalah yang dibeli oleh pemerintah dari berbagai produsen luar negeri.

Baca: BPOM Diminta Profesional Periksa Vaksin Covid-19 Sinovac, Mulyanto: Kredibilitas Dipertaruhkan

Vaksin jenis kedua adalah vaksin yang masih diuji klinis oleh Universitas Padjadjaran dan Biofarma dan akan diproduksi di dalam negeri, yakni vaksin yang diujicobakan ke tubuhnya.

“Saya tidak diizinkan untuk divaksin lagi karena nanti akan tercampur dengan vaksin yang sedang diuji. Jadi tokoh-tokoh Jabar yang mengikuti teladan Pak Presiden kemungkinan dimulai oleh Pak Wakil Gubernur (Uu Ruzhanul Ulum) dan yang lain-lain mengikuti,” katanya di Markas Kodam III Siliwangi, Senin (28/12).

Kemudian juga terkait vaksin, pihaknya sudah menghitung bahwa Jabar membutuhkan 67 juta dosis vaksin.

Baca: Vaksin Covid-19 Segera Siap, Hasil Uji Klinis Sinovac Diusahakan Keluar Akhir Januari 2021

Pihaknya juga sudah mengajukan ke pemerintah pusat terkait hal itu.

"Terkait vaksin kita sudah menghitung minimal Jawa Barat membutuhkan 67 juta dosis vaksin. Sudah siap kurang lebih seribuan puskesmas dan 90-an rumah sakit sudah dilatih dalam persiapan vaksinasi," katanya.

Dalam pelaksanaannya nanti sudah siap kurang lebih 1.000-an Puskesmas dan 90-an rumah sakit sudah dilatih dalam persiapan vaksin yang kemungkinan akan diselenggarakan di Minggu ketiga bulan Januari.

Sedangkan hasil uji klinis vaksin Covid-19 oleh Universitas Padjadjaran akan diumumkan di awal 2021.(Tribun-video.com/ Tribunjabar)

Artikel ini telah tayang di tribunjabar.id dengan judul Ridwan Kamil Tak Akan Disuntik Vaksin yang Dibeli Oleh Pemerintah, Ini Alasannya