Terdeteksi Ada di Jakarta, KPK Minta Wamen Imipas Silmy Karim Serahkan Diri

TRIBUN-VIDEO.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali menyampaikan perkembangan terbaru terkait Operasi Tangkap Tangan atau OTT yang menyasar dugaan korupsi dalam pengurusan izin tinggal warga negara asing di lingkungan Imigrasi.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim, saat ini terdeteksi berada di Jakarta. 

KPK pun mengimbau yang bersangkutan untuk bersikap kooperatif dan segera memenuhi panggilan penyidik.

Pernyataan tersebut disampaikan Budi Prasetyo kepada awak media di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Rabu, 3 Juni 2026.

Menurut Budi, keberadaan Silmy Karim telah diketahui oleh tim penyidik. Karena itu, KPK meminta yang bersangkutan untuk segera hadir dan memberikan keterangan guna memperlancar proses penyelidikan maupun penyidikan yang sedang berlangsung.

Meski demikian, KPK belum menjelaskan secara rinci status hukum Silmy Karim dalam perkara tersebut. Penyidik masih terus mendalami keterkaitan sejumlah pihak dalam kasus dugaan korupsi pengurusan izin tinggal warga negara asing yang sebelumnya menyeret sejumlah pejabat Imigrasi.

Sebelumnya, KPK telah mengamankan belasan orang dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan di lingkungan Imigrasi Jakarta Barat. Dari hasil pemeriksaan awal, penyidik menemukan sejumlah informasi yang kini tengah dikembangkan lebih lanjut.

Budi menegaskan bahwa KPK akan bertindak profesional dan mengedepankan asas praduga tak bersalah. Setiap pihak yang diduga mengetahui atau terlibat dalam perkara ini akan dimintai keterangan sesuai kebutuhan penyidikan.

Kasus ini menjadi perhatian publik karena menyangkut layanan keimigrasian yang berkaitan langsung dengan keberadaan warga negara asing di Indonesia. KPK memastikan proses penanganan perkara akan dilakukan secara transparan dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Publik kini menantikan perkembangan lebih lanjut, termasuk kemungkinan penetapan tersangka baru dalam kasus yang tengah menjadi sorotan nasional tersebut. (*)

Baca: Pejabat Imigrasi Jakarta Barat Terjaring OTT KPK, Diduga Terkait Kasus Pengurusan Dokumen TKA

Baca: KPK Telusuri Gratifikasi Bupati Pekalongan, Dugaan Monopoli Proyek Outsourcing Terungkap