Pejabat Imigrasi Jakarta Barat Terjaring OTT KPK, Diduga Terkait Kasus Pengurusan Dokumen TKA

Download aplikasi berita TribunX di Play Store atau App Store untuk dapatkan pengalaman baru.

TRIBUN-VIDEO.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilaporkan kembali bergerak melancarkan operasi senyap dengan mengamankan seorang pejabat di lingkungan Kantor Imigrasi Jakarta Barat pada Rabu (3/6/2026).

Pejabat instansi keimigrasian tersebut dikabarkan terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dipimpin langsung oleh tim satuan tugas lembaga antirasuah.

Berdasarkan rangkaian informasi yang berhasil dihimpun, tim satgas KPK sejatinya telah menggelar serangkaian aksi penindakan hukum di wilayah DKI Jakarta sejak Selasa (2/6/2026) malam.

Dalam rentetan operasi senyap tersebut, petugas mengamankan sejumlah pihak di lapangan, di mana salah satu orang yang turut dibawa untuk diperiksa adalah pejabat dari Imigrasi Jakarta Barat.

Aksi penangkapan berskala besar ini disinyalir kuat berkaitan erat dengan adanya dugaan praktik rasuah atau suap-menyuap dalam proses pengurusan dokumen warga negara asing (WNA).

Baca: Usai Viral Protes Warga Blora, Pemprov Jateng Anggarkan Rp5,2 Miliar Perbaiki Jalan Randublatung

"Perkara yang menjadi dasar kegiatan senyap ini diduga kuat berkaitan dengan urusan Tenaga Kerja Asing (TKA)," ungkap sebuah sumber internal yang mengetahui jalannya operasi penindakan tersebut.

Hingga berita penangkapan ini diturunkan, jajaran pimpinan KPK terpantau belum memberikan pernyataan ataupun rilis resmi mengenai detail kronologi kasus maupun identitas pasti dari pejabat yang bersangkutan.

Kendati demikian, pihak internal KPK dijadwalkan akan segera menggelar agenda ekspose atau gelar perkara pada pagi hari ini demi menyimpulkan hasil dari penindakan awal di lapangan.

Sesuai dengan regulasi hukum tata acara yang berlaku di Indonesia, lembaga antirasuah ini wajib berpacu dengan waktu untuk segera menetapkan status hukum dari para pihak yang diamankan.

"Sesuai prosedur, KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang terjaring OTT tersebut," pungkas sumber internal tersebut.

(Tribun-Video.com/Tribunnews.com)