Tribunnews Update
PDIP Tanggapi Prabowo akan Hadiri Rapat BOP: Harap RI-1 Lanjutkan Politik Luar Negeri Bebas Aktif
Download aplikasi berita TribunX di Play Store atau App Store untuk dapatkan pengalaman baru
TRIBUN-VIDEO.COM - PDIP berkomentar soal Presiden Prabowo yang akan menghadiri rapat perdana Board of Peace (BoP) alias Dewan Perdamaian pada Kamis (19/2) mendatang.
Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto berharap Prabowo tetap menjalankan politik luar negeri bebas aktif.
Baca: Prabowo Tiba-tiba Panggil 4 Menteri di Hambalang! Matangkan Strategi Hadapi Trump di Perundingan AS
Pernyataan itu disampaikan Hasto di kawasan Senayan, Jakarta, Minggu (15/2).
Menurut Hasto, prinsip politik luar negeri bebas aktif sangat penting.
Baca: PDIP Ambil Sikap Berbeda soal Usulan Golkar Minta Koalisi Permanen Dukung Prabowo-Gibran
Yakni, bertujuan untuk membangun persaudaraan dunia yang bebas dari berbagai bentuk penjajahan.
Ia menyebut, sistem internasional yang anarkis ini harus diubah oleh Indonesia.
Termasuk melalui Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB).
"Kami mengharapkan agar Presiden Prabowo terus melanjutkan kebijakan politik luar negeri bebas aktif dan juga menggunakan momentum dari kekuatan solidaritas bangsa-bangsa Asia, Afrika, serta Amerika Latin yang pernah digalang oleh Indonesia itu sebagai kekuatan yang efektif di dalam mengupayakan perdamaian abadi di Timur Tengah," ucapnya di kawasan Senayan, Jakarta, Minggu (15/2/2026).
Namun, Hasto juga menilai, terkadang PBB tidak efektif lantaran ada hak veto.
Baca: Prabowo Tiba-tiba Panggil 4 Menteri di Hambalang, Matangkan Strategi Hadapi Trump di Perundingan AS
Padahal menurutnya, sistem internasional sudah berbeda.
"Jadi kami mengharapkan justru Indonesia menjadi leader-nya, mengambil suatu prakarsa-prakarsa aktif berdasarkan aspek-aspek historis yang telah dicapai oleh Indonesia." sambungnya.
"Dasasila Bandung misalnya itu bisa menjadi hukum internasional yang diperjuangkan oleh Indonesia sebagai prinsip-prinsip pokok di dalam membangun perdamaian antara Palestina dan Israel," jelasnya.
Hasto menyatakan, saat PBB tidak berhasil menyelesaikan masalah di Timur Tengah, Indonesia bisa bertindak.
Baca: Kerry Riza Minta Tolong Prabowo! Sebut Dirinya Dikriminalisasi usai Dituntut 18 Tahun Penjara
Indonesia bisa menggalang kekuatan bersama bangsa Asia, Afrika, dan Amerika Latin.
Pihaknya menyayangkan adanya badan baru yang di luar mekanisme PBB.
"Ketika PBB tidak berhasil menyelesaikan persoalan di Timur Tengah, maka kita harus menggalang bangsa-bangsa Asia, Afrika, Amerika Latin yang merupakan kekuatan mayoritas yang ada di PBB, bukan membentuk suatu badan baru yang di luar mekanisme PBB. Itulah yang diharapkan PDI Perjuangan," tambahnya.
Sebagai informasi, Prabowo memanggil para menteri terkait ekonomi di kediamannya di Hambalang, Bogor, Minggu (15/2).
Baca: Prabowo Tiba-tiba Panggil 4 Menteri di Hambalang, Matangkan Strategi Hadapi Trump di Perundingan AS
Seskab Teddy Indra Wijaya menyebut, Prabowo menegaskan beberapa hal dalam pertemuan itu.
Termasuk perundingan dengan Amerika Serikat. (Tribun-Video.com)
Baca juga berita terkait di sini
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Prabowo akan Hadiri Rapat Perdana BoP, PDIP Harap Presiden Lanjutkan Politik Luar Negeri Bebas Aktif
Reporter: Adila Ulfa Muna Risna
Video Production: Ardrianto SatrioUtomo
Sumber: Tribunnews.com
Tribunnews Update
Washington Rugi Besar Imbas Perang Lawan Iran: Aset Militer Hancur, Kerugian Capai Miliaran Dolar AS
Senin, 6 April 2026
TRIBUNNEWS UPDATE
Kasus Amsal Sitepu Berujung Bebas, Kejagung Mulai Usut Dugaan Pelanggaran Prosedur Kejari Karo
Senin, 6 April 2026
TRIBUNNEWS UPDATE
15 Kapal Diizinkan Melintasi Selat Hormuz, Jadi Angka Tertinggi Sejak Konflik Terjadi di Iran
Senin, 6 April 2026
TRIBUNNEWS UPDATE
Potensi Perang AS-Iran Berakhir, Wakil Negara hingga Mediator Bahas Gencatan Senjata 45 Hari
Senin, 6 April 2026
TRIBUNNEWS UPDATE
Di Depan DPR, Purbaya Kesal Ada yang Bikin Kisruh Sebut Juli 2026 Ada Huru-hara: Kita Masih Kuat
Senin, 6 April 2026
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.