Legislator Demokrat Desak BPK Audit Dugaan Mark Up Proyek Whoosh: KCIC Bisa Disentuh Penegak Hukum

TRIBUN-VIDEO.COM - Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron, menyoroti dugaan penggelembungan anggaran atau mark up proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, Whoosh. 

Herman mendorong, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit proyek Whoosh tersebut. 

Menurut Herman, kasus itu bisa diproses secara hukum jika terdapat indikasi. 

Pernyataan itu disampaikan Herman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (31/10/2025).

"Itu bisa diperiksa oleh BPK dan disentuh secara hukum. Silakan saja kalau memang ada indikasi-indikasi seperti itu," kata Herman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (31/10/2025).

Herman menjelaskan, meski proyek itu menggunakan skema kerja sama business to business (B to B), manajemen KCIC tak tak sepenuhnya lepas dari tanggung jawab hukum negara. 

Sebab menurutnya, itu melibatkan perusahaan-perusahaan pelat merah.

"Kalaupun di awal-awal dulu ada upaya-upaya mark up, ada upaya-upaya menabrak aturan hukum dan tentu ini tidak sesuai dengan akuntabilitas keuangan negara atau akuntabilitas keuangan korporasi yang melalui BUMN," ucapnya.

Baca: Luhut Sebut Whoosh Bukti Keberanian Pemerintah dalam Ambil Keputusan, Bisa Layani 12 Juta Penumpang

Baca: Politisi PDIP Heran soal Whoosh Disebut Bukan Cari Untung: Gimana Dulu Jokowi Bisa Rayu Xi Jinping?

Selain itu, Sekjen Partai Demokrat tersebut menekankan, proyek KCIC tetap dapat dijangkau oleh mekanisme hukum atau audit negara. 

Pasalnya, mayoritas sahamnya dimiliki oleh konsorsium BUMN.

"Saya selalu tekankan bahwa bagaimanapun KCIC bisa disentuh oleh aparat penegak hukum. Karena meskipun prosesnya B to B, tetapi di Indonesia dengan 60 persen kepemilikan saham PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia yang lead firm-nya adalah PT Kereta Api Indonesia, semuanya adalah BUMN," pungkasnya.

Sebagai informasi, beberapa waktu lalu KPK menyebut sedang melakukan penyelidikan dugaan korupsi proyek Whoosh. 

Namun, konfirmasi ini justru menimbulkan pertanyaan publik. 

Sebab KPK menyebut penyelidikan itu telah dimulai sejak awal tahun 2025.

(Tribun-Video.com)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Diduga Ada Mark Up, Legislator Demokrat Desak BPK Audit Proyek Kereta Whoosh

#demokrat #bpk #whoosh