Berita Solo Hari Ini : DPRD Sorot Antrean Panjang RSUD Karanganyar, Sebut Ada Dokter yang 'Mendua'

TRIBUN-VIDEO.COM - DPRD turut komentari terkait antrean panjang di RSUD Karanganyar yang menjadi sorotan dalam rapat paripurna DPRD Karanganyar pada Selasa (6/9).

Bahasan itu mulai muncul ketika pandangan fraksi terkait rancangan perda APBD perubahan 2022 dibahas.

Belakangan diketahui, ternyata antrean panjang itu terjadi karena berbagai faktor.

Juru bicara fraksi PAN-Demokrat, Leo Edi Kusumo turut menanggapi hal tersebut.

Leo mengaku mendapati sejumlah dokter yang tergabung di RSUD Karanganyar, juga berpraktik di rumah sakit swasta di Karanganyar maupun di luar kota.

Baca: Begini Keadaan Sejumlah SPBU di Sragen seusai Harga BBM Resmi Naik, Kini Tidak Ada Antrean Panjang

Hal tersebut menimbulkan antrean panjang karena dokter mungkin masih berpraktik di tempat lain.

Sebelumnya, ia juga menerima laporan bahwa ada pasien yang sudah lama menunggu dokter, namun diketahui dokter itu belum datang saat jam praktek.

"Kami menerima laporan, pada pasien yang sudah menunggu kedatangan dokter harus lebih lama menanti, karena belum datang saat jam praktik," ungkap Leo.

Leo menduga niat dokter tersebut 'mendua' karena faktor ekonomi.

"Kami mengapresiasi layanan RSUD sistem BLUD, tapi inovasi yang bagus ini terkendala personel yang bekerja tak sesuai SOP, beberapa tenaga medis ternyata praktik di rumah sakit swasta," jelasnya.

Dia memahami para dokter tersebut menginginkan tambahan penghasilan.

Tapi Leo tak membenarkan mereka melakukan itu dengan mengorbankan kepentingan pasien.

Baca: Berita Solo Hari Ini: Ratusan Ribu Kendaraan di Karanganyar yang Tunggak Pajak Ada Program Pemutihan

"Dokter yang sudah direkrut RSUD seharusnya masuk kerja dan pulang sesuai jadwal RS tempatnya bekerja, namun faktanya berlainan," ujar Leo.

Hal tersebut membuat pasien yang rawat inap pun juga menjadi korban, sebab mereka tak segera ditangani dokter yang mengampu kondisinya.

Praktik tersebut pun tak dibenarkan oleh dirinya, bahkan ia menegaskan bentuk keterlambatan atau mangkir sudah termasuk bentuk korupsi waktu.

"Terlambat dan atau bahkan mangkir, sudah termasuk korupsi waktu, dokter yang direkrut pemerintah harusnya tahu aturan kerja," imbuhnya.

Masih banyaknya pasien BPJS kesehatan di rumah sakit swasta dibanding rumah sakit milik pemerintah, menurutnya menunjukkan ketimpangan kualitas pelayanan kesehatan baik swasta maupun pemerintah.

"Mungkin karena layanan RSUD Karanganyar kurang maksimal, sehingga pasien lari ke swasta, sama-sama ditanggung BPJS kesehatan namun kualitas layanannya beda, pastinya mereka milih yang layanannya lebih bagus," ujar Leo.

Sementara itu, Bupati Karanganyar Juliyatmono, mengatakan hal tersebut merupakan permasalahan klasik.

Dia meminta pelayan kesehatan yang berstatus ASN lebih banyak bekerja di RSUD Karanganyar.

"Soal pendapatan itu hak mereka, tapi tidak mengorbankan kewajiban," ungkap Juliyatmono.

Dia mengatakan, perlu ada kesadaran dari mereka terkait kewajibannya sebagai dokter berstatus ASN.

Juliyatmono melihat pemberian sanksi terhadap mereka, tidak akan menimbulkan efek jera.

"Sanksi pemerintah terlalu ringan, dan mereka juga menerima jasa medik, ini soal kedisiplinan, kami minta laksanakan kewajiban dan penuhi hak masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan di sana," pungkasnya.

(Tribun-Video.com/TribunSolo.com)

Artikel ini telah tayang di TribunSolo.com dengan judul Antrean Panjang di RSUD Karanganyar Disorot DPRD, Gegara Tak Disiplin hingga Dokter 'Mendua'

# RSUD Karanganyar # DPRD # Rapat Paripurna # Juliyatmono # Antrean Panjang