Download aplikasi berita TribunX di Play Store atau App Store untuk dapatkan pengalaman baru
TRIBUN-VIDEO.COM - Sebanyak lima kader PDI Perjuangan mencabut gugatan Surat Keputusan (SK) Kemenkumham terkait kepengurusan DPP PDIP hingga 2025.
Pencabutan gugatan tersebut dilakukan karena mereka merasa dijebak untuk menandatangani surat gugatan yang ditujukan pada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Baca: BREAKING NEWS: Kader PDIP Cabut Gugatan ke Megawati, Mengaku Dijebak untuk Tanda Tangan
Dalam keterangan pada Rabu (11/9) malam di Cengkareng, Jakarta Barat, kader PDIP Jairi yang mewakili rekan-rekannya mengatakan, mulanya mereka diminta menandatangani kertas kosong.
Kemudian mereka diberi imbalan sebesar Rp 300 ribu.
Jairi mengklaim, keempat rekannya tak mengetahui persis isi surat atau kertas yang mereka tandatangani.
Baca: PDIP Marah SK Perpanjangan Kepengurusan Partai Digugat, Deddy: Penetapan Gibran Cawapres Cacat Hukum
Pasalnya, mereka tak diberikan penjelasan apapun dan diminta cepat-cepat untuk menandatangani.
Disinggung soal alasan tanda tangan, Jairi berujar pihak yang meminta mereka menyebut untuk dukungan demokrasi.
Namun Jairi tak menjelaskan lebih jauh soal alasan tersebut.
Jairi mengungkapkan, pihak yang meminta mereka untuk tanda tangan adalah advokat Anggiat BM Manalu.
Ia menyatakan sama sekali tak mengenal sosok Anggiat.
Baca: Deddy Sitorus Singgung Nama Pratikno soal Aktor di Balik Gugatan SK Perpanjangan Kepengurusan PDIP
Menurut Jairi, pertemuan mereka dengan Anggiat dilakukan secara spontan.
Jairi menegaskan pihaknya sama sekali tak memberikan kuasa pada Anggiat atau pihak manapun.
Terkait dengan hal ini, Jairi dan rekan-rekannya menyampaikan permintaan maaf kepada Megawati dan pihak PDIP.
Sebelumnya, lima orang yang mengaku kader PDIP yakni Djupri, Jairi, Manto, Suwari, dan Sujoko mengajukan gugatan kepengurusan DPP PDIP periode 2019-2024 yang diperpanjang hingga 2025 ke PTUN Jakarta.
Baca: SK Perpanjangan Kepengurusan PDIP Digugat, Sosok 5 Penggugat Ternyata Kader Partai Banteng
Tim advokasi dari 5 orang tersebut, Victor W Nadapdap, mengatakan, gugatan diajukan lantaran keputusan PDIP di dalam SK Perpanjangan Kepengurusan bertentangan dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai. (Tribun-Video.com/Tribunnews.com)
Baca juga berita terkait di sini
# TRIBUNNEWS UPDATE # Megawati # PDIP # PDI Perjuangan # gugatan
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.