Download aplikasi berita TribunX di Play Store atau App Store untuk dapatkan pengalaman baru
TRIBUN-VIDEO.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membantah Isu dirinya menitip nama-nama Menteri ke Presiden Terpilih Pilpres 2024, Prabowo Subianto.
Hal itu dikemukakan Presiden Jokowi ketika menerima Ketua Umum Solidaritas Merah Putih (Solmet),
Silfester Matutina Selasa pagi (2/4/2024) di Istana Bogor.
Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi mengatakan padanya bahwa tidak ikut campur karena kewenangan mengangkat menteri adalah Hak Prerogatif Presiden Terpilih.
Terlebih, pelantikan masih lama, menunggu Oktober 2024.
Baca: Momen Hakim MK Tertawa saat Mendengar Keterangan Saksi Ganjar: Jangan Banyak Tanya yang Berat-berat
"Kewenangan mengangkat Menteri adalah Hak Prerogatif Presiden Terpilih."
"Saya tidak mau mencampuri urusan itu, lagian toh prosesnya masih lama setelah Pelantikan Presiden 20 Oktober 2024."
"Baru setelah itu Penunjukan Menteri dan Pembentukan Kabinet," kata Presiden Jokowi saat mengatakan ke Silfester.
Diketahui, saat ini masih ada proses gugatan hukum Sengketa Pilpres di MK yang wajib diormati.
Baca: Bos Timah Ciut saat Ditodong DPR soal Kasus Mega Korupsi Rp 271 T: Jelaskan Ada Masalah Apa!
Selain itu, Presiden juga mempersilahkan apabila ada menteri yang diminta sebagai saksi dalam gugatan di MK.
Di sisi lain, Silfester yang juga Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran membeberkan dalam pertemuan yang berlangsung selama 1,5 jam itu, Presiden Jokowi meminta info-info terkini di tengah masyarakat.
Yakni, baik terkait Pascapilpres 2024 maupun jelang Idul Fitri 1445 H.
Silfester juga memberikan masukan kepada Presiden menyangkut beberapa masalah ketidakadilan hukum di Indonesia.
(Tribun-Video.com/Tribunnews.com)
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Presiden Jokowi Bantah Titip Nama Menteri ke Prabowo
# Jokowi # Titip Nama Menteri # Prabowo Subianto # Solidaritas Merah Putih # Silfester Matutina # Pilpres 2024
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.