TRIBUN-VIDEO.COM - Kubu Anies-Muhaimin telah meminta sejumlah menteri Jokowi untuk menjadi saksi dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di MK.
Salah satunya adalah Menko Perekonomian sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto.
Menanggapi hal ini, Airlangga mengaku masih menunggu undangan dari MK.
Baca: [FULL] Jurus Anies-Ganjar, Minta 4 Menteri Jokowi Jadi Saksi di MK, Pengamat: Mungkin Tak Ditanggapi
Saat ditemui di kantor DPP Golkar pada Jumat (29/3/2024) malam, Airlangga masih belum memberi kejelasan apakah dirinya akan hadir sebagai saksi sengketa Pilpres.
Ia hanya mengatakan masih menunggu undangan dari MK terkait hal tersebut.
"Kita lihat saja, kan belum ada undangan," kata Airlangga, dikutip dari Kompas.com, Jumat (29/3/2024).
Sebelumnya, MK membuka peluang menghadirkan sejumlah menteri di Kabinet Indonesia Maju dalam sidang sengketa Pilpres.
Hal ini sebagaimana permintaan dari kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud.
Baca: Respons Bahlil seusai Dirinya Disentil Kubu Anies sebagai Menteri yang Ikut Menangkan Prabowo-Gibran
Hakim MK Suhartoyo menjelaskan, pemanggilan para menteri didasarkan atas kebutuhan mahkamah, bukan sebagai ahli pemohon.
Adapun selain Airlangga, ada tiga menteri lainnya yang diminta untuk hadir dalam sidang sengketa Pilpres.
Ketiganya adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Tri Rismaharini, dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.
Alasan kubu Anies dan Ganjar meminta para menteri hadir untuk menjadi saksi terkait pengerahan sumber daya negara oleh Jokowi.
Baca: Seusai Disentil Kubu Anies sebagai Menteri yang Ikut Menangkan Prabowo-Gibran, Bahlil Beri Tanggapan
Pengerahan yang dimaksud utamanya terkait bansos guna mendongkrak perolehan suara pasangan Prabowo-Gibran. (Tribun-Video.com)
Baca juga berita terkait di sini
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK
# TRIBUNNEWS UPDATE # Airlangga Hartarto # Anies # sengketa # Pemilu
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.