TRIBUN-VIDEO.COM - Majelis Ulama Indonesia (MUI) tak akan membubarkan Ponpes Al-Zaytun di Indramayu, Jawa Barat.
Kendati begitu, MUI menyarankan agar mengganti pengurus ponpes.
Dikutip dari Tribunnews.com pada Rabu (12/7/2023), hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal MUI bidang Hukum dan HAM, Ikhsan Abdullah.
Ia menjelaskan, Al-Zaytun sebaiknya tetap ada.
Menurutnya, Ponpes Al-Zaytun lebih baik dirombak kepengurusannya, alih-alih dibubarkan.
Selain itu, yayasan yang menaungi Al-Zaytun dibekukan.
Baca: Mahfud MD Tegas Tak akan Bubarkan Ponpes Al Zaytun, Hanya akan Jebloskan Panji Gumilang ke Tahanan
"Ya jangan dibubarkan, diganti pengurusnya, yayasannya dibekukan, diganti pengurus baru," ujarnya saat ditemui di Kantor MUI, Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa (11/7/2023).
Ikhsan menerangkan yang diperlukan adalah pola pembinaan Ponpes Al Zaytun perlu diubah.
Hal ini agar ponpes tersebut kembali kepada ajaran yang berorientasi pada kebangsaan.
"Yang kemarin terpapar oleh nilai-nilai kebangsaan lain, atau cara bernegaranya terpapar, dan pemuka agamanya dilakukan pembinaan," ujarnya.
Hal tersebut sesuai arahan Wakil Presiden Republik Indonesia, KH Maruf Amin.
Baca: Panji Gumilang Diisukan Punya Bunker & Gudang Senjata di Ponpes Al Zaytun, Pemerintah Bereaksi Keras
Wakil Kepala Negara memberikan komentar terkait polemik Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun yang diduga melakukan praktik penyimpangan ajaran agama Islam.
Komentar itu disampaikan Maruf usai mengunjungi Pondok Pesantren Muqimus Sunnah di Banyuasin, Sumatra Selatan, Jumat (7/7/2023) lalu.
Wakil Kepala Pemerintahan menerangkan, pembinaan terhadap Ponpes Al-Zaytun lebih baik daripada dibubarkan.
Wapres Ma'ruf mempertimbangkan dalam ponpes itu ada santri dan guru dengan jumlah yang banyak.
(Tribun-Video.com/ Tribunnews.com)
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Ponpes Al-Zaytun Tak Akan Dibubarkan, Ini Alasannya
# Ikhsan Abdullah # Indramayu # Ponpes Al-Zaytun # MUI # KH Maruf Amin
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.