TRIBUN-VIDEO.COM - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan bahwa pemerintah tidak menetapkan bencana nasional sebagai status gempa dan tsunami di Kota Palu dan Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah (Sulteng).
Ia menyampaikan alasan di balik pernyataan itu di Kantor Palang Merah Indonesia (PMI), Minggu (30/9/2018).
Menurutnya, kondisi bencana kali ini beda dari sistuasi bencana serupa di Aceh pada 2004.
Dilansir Tribun-Video.com dari Kompas.com, perbedaan tersebut terletak pada kondisi pemerintahan.
Baca: Pramono Anung Nilai Penetapan Status Bencana Nasional Justru Akan Rugikan Indonesia
Dari keterangan Kalla, dulu pemerintahan di Aceh lumpuh, sedangkan saat ini pemerintahan di Palu masih berjalan.
"Kalau ditetapkan bencana nasional itu salah satu sebabnya kayak di Aceh kalau pemerintahnya lumpuh. Di sana (Palu) gubernur masih ada, bupati masih ada, (pemerintahan) masih jalan," kata Kalla, yang juga Ketua Umum PMI itu.
Meski begitu, pemerintah pusat tetap menangani korban gempa dan tsunami di Sulteng.
Ia menegaskan, tak ada perbedaan penanganan antara bencana berstatus bencana nasional maupun tidak.
Baca: Viral Foto Agus Gumiwang Gendong Balita korban Tsunami Palu, Ada Kisah Pilu dan Kemensos Klarifikasi
"Pemerintah membantu sepenuhnya sama dengan terjadi bencana di mana saja, tidak ada perbedaan," ujar Kalla.
Diketahui, Palu dan Donggala diguncang gempa berkekuatan magnitudo 7,4 serta dilanda tsunami, Jumat (28/9/2018).
Hingga Minggu siang, BNPB mencatat 832 korban meninggal dunia dalam bencana itu.
Simak video di atas. (Tribun-Video.com/Eleonora Padmasta EW)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Alasan Pemerintah Tak Tetapkan Gempa-Tsunami Palu sebagai Bencana Nasional".
TONTON JUGA:
<iframe src="https://www.youtube.com/embed/eA6Hv3GU61E" width="520" height="292" scrolling="no" frameborder="0"></iframe>
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.