TRIBUN-VIDEO.COM - Menteri Keuangan, Sri Mulyani dan Menkopolhukam Mahfud MD menyelenggarakan konferensi pers untuk menjawab isu-isu yang belakangan menghebohkan publik.
Dalam kesempatan itu, Sri Mulyani menjelaskan terkait nasib dari ratusan laporan PPATK yang disebut tak ditanggapi hingga transaksi janggal di Kemenkeu yang mencapai Rp 300 triliun.
Melalui konferensi pers yang disampaikan oleh Sri Mulyani pada Sabtu (11/3/2023), Menteri Keuangan itu menyebut bahwa ratusan laporan yang dilayangkan oleh PPATK semuanya sudah ditindaklanjuti oleh Kementerian Keuangan.
Meski begitu, ia mengatakan ada beberapa laporan yang tidak bisa ditindaklanjuti karena pegawai sudah pensiun atau tidak ditemukan informasi lanjut maupun pegawai yang tidak berasal dari Kemenkeu.
Sri Mulyani juga turut menyampaikan kewenangan Kemenkeu dalam menjatuhkan hukuman kepada para ASN Kemenkeu yang melanggar.
Lebih lanjut, Menteri Keuangan itu juga menjelaskan terkait adanya transaksi kejanggalan yang mencapai Rp 300 triliun.
Baca: [FULL] Tanggapan Sri Mulyani soal Ratusan Laporan PPATK hingga Adanya Transaksi Janggal Rp 300 T
Ia mengatakan tidak mengetahui dari mana transaksi tersebut berada.
Meski begitu, Sri Mulyani akan bekerja dengan berbagai pihak untuk menyelidiki jika memang ada transaksi janggal tersebut.
Kemudian, ia juga menyampaikan terkait langkah-langkah yang dilakukan dengan PPATK untuk menggunakan UU Pencucian Uang.
Sri Mulyani juga menegaskan bahwa pihaknya dengan Mahfud MD akan bekerja sama ke depannya untuk menepis adanya pelanggaran yang dilakukan ASN.
Lebih lanjut, ia pun menambahkan terkait adanya 69 pejabat yang dinilai mencurigakan.
Pihaknya sedang melakukan investigasi terkait 69 pejabat yang dicurigai melakukan pelanggaran.
Sri Mulyani pun merasa senang mendapat dukungan dari banyak pihak dalam membersihkan Kementerian Keuangan.
Baca: Sri Mulyani akan Temui Menko Polhukam Mahfud MD, Terkait Dana Mencurigakan Rp 300 Triliun
# Menteri Keuangan # Sri Mulyani # Menkopolhukam # Mahfud MD # Konferensi Pers # PPATK # Transaksi Janggal # Kemenkeu # Ditjen Pajak # Bea Cukai
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.