TRIBUN-VIDEO.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambut baik pembatalan program vaksin berbayar atau vaksin gotong royong oleh Presiden Joko Widodo.
Menurut Ketua KPK Firli Bahuri, seluruh pejabat negara harus memiliki sense of crisis di tengah situasi pandemi Covid-19 saat ini.
"Keputusan presiden adalah yang terbaik. Dan KPK menyambut baik wejangan presiden untuk seluruh pejabat negara agar memiliki sense of crisis di masa pandemi Covid-19 ini," kata Firli kepada Tribunnews.com, Sabtu (17/7/2021).
Baca: Dapat Respons Negatif dari WHO dan Masyarakat, Presiden Jokowi Batalkan Program Vaksinasi Berbayar
Sebelumnya, KPK telah menyatakan bahwa mereka tidak mendukung vaksin gotong royong melalui Kimia Farma karena efektivitasnya rendah, sementara tata kelolanya sangat beresiko korupsi.
Hal tersebut disampaikan Firli Bahuri dalam rapat koordinasi pelaksanaan vaksin mandiri dan gotong royong tertanggal 12 Juli 2021 bersama Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri BUMN Erick Thohir, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, dan Jaksa Agung ST Burhanuddin.
Baca: Tuai Banyak Kritik, Rencana Vaksinasi Berbayar di Kimia Farma Dibatalkan Jokowi
"KPK telah memberikan pandangan hukum terkait potensi korupsi yang bisa terjadi serta masukan strategis jika harus tetap terlaksana."
"Meski KPK telah memberi pandangan, tetapi wewenang tersebut tetap milik kementerian dan lembaga terkait. Adapun hasil rapat itu tentu diketahui oleh presiden," kata Firli. (*)
Baca juga berita terkait di sini
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Jokowi Batalkan Vaksinasi Berbayar, KPK: Keputusan Presiden yang Terbaik
# Jokowi # Presiden Joko Widodo # Firli Bahuri # KPK # Komisi Pemberantasan Korupsi # vaksin # vaksin asi
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.