Dapat Respons Negatif dari WHO dan Masyarakat, Presiden Jokowi Batalkan Program Vaksinasi Berbayar

TRIBUN-VIDEO.COM - Kebijakan vaksinasi berbayar terus menuai pro dan kontra sejak pertama diwacanakan.

Akhirnya Presiden Joko Widodo mengambil keputusan untuk membatalkan vaksinasi berbayar bagi individu.

Sebelumnya vaksinasi berbayar ini rencananya akan disalurkan melalui Kimia Farma.

Baca: Tuai Banyak Kritik, Rencana Vaksinasi Berbayar di Kimia Farma Dibatalkan Jokowi

Pembatalan vaksinasi berbayar ini disampaikan oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Jumat (16/7/2021).

“Setelah mendapatkan masukan dan juga respons dari masyarakat, Presiden telah memberikan arahan dengan tegas untuk vaksin berbayar yang rencananya disalurkan melalui Kimia Farma semuanya dibatalkan dan dicabut,” kata Pramono, dikutip dari laman resmi setkab.go.id.

Selanjutnya program vaksinasi akan tetap menggunakan mekanisme seperti yang telah berjalan saat ini yakni gratis bagi seluruh masyarakat.

Baca: Respons WHO soal Vaksinasi Covid-19 Berbayar di Indonesia: Problem Akses dan Etika

“Semua vaksin tetap dengan mekanisme yang digratiskan seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden sebelumnya,” tambahnya

Mekanisme Vaksinasi Gotong Royong

Selain menginformasikan tentang pembatalan vaksinasi berbayar, Pramono juga menjelaskan tentag mekanisme Vaksinasi Gotong Royong.

Nantinya mekanisme Vaksin Gotong Royong akan dilakukan melalui perusahaan.

Sehingga perusahaan yang akan menanggung seluruh biaya vaksinasi bagi karyawannya.

“Sehingga dengan demikian mekanisme untuk seluruh vaksin, baik itu yang gotong royong maupun yang sekarang mekanisme sudah berjalan digratiskan oleh pemerintah,” ungkap Pramono.

Lebih lanjut Pramono juga menyampaikan arahan tegas Presiden Joko Widodo kepada seluruh jajarannya di kabinet untuk memiliki rasa kepekaan sosial dalam suasana pandemi ini.

Presiden melarang seluruh menterinya dan kepala lembaga untuk bepergian ke luar negeri, jika tidak ada hal yang bersifat khusus dan tanpa ada izin dari presiden.

“Presiden telah menegaskan bahwa dalam PPKM Darurat ini tentunya sense of crisis seluruh kementerian/lembaga, para pemimpin itu harus ada."

“Yang boleh bepergian ke luar negeri hanya Menteri Luar Negeri karena memang sesuai dengan bidang tugasnya. Yang lainnya, kalau ada hal yang bersifat khusus harus mendapatkan izin secara langsung dari Bapak Presiden,” tegas Pramono.

Selain itu, Pramono menyebutkan bahwa Presiden meminta kepada kementerian/lembaga untuk proaktif membuat dan memfasilitasi isolasi mandiri (isoman) bagi pegawainya yang terpapar Covid-19.

Diperkirakan setiap kementerian/lembaga atau pemerintah daerah dapat memfasilitasi 300-500 pasien.

“Untuk itu, dibuat secara baik, dipersiapkan, dan kemudian nanti pemerintah juga bertanggung jawab untuk mempersiapkan seluruh obat-obatan kepada isoman yang akan bergabung itu,” pungkasnya.(*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Banyak Menuai Pro Kontra, Presiden Resmi Batalkan Vaksinasi Berbayar untuk Individu

# Joko Widodo # Presiden Jokowi # Vaksinasi berbayar # WHO # PT Kimia Farma