Peneliti LIPI Mengkritik Prabowo Harusnya Tolak Tawaran Jokowi terkait Menteri

TRIBUN-VIDEO.COM - Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, mendapat banyak kritikan setelah diminta masuk dalam Kabinet Kerja Jilid II menjadi Menteri Pertahanan.

Peneliti senior Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syamsuddin Haris, mengarakan Prabowo Subianto seharusnya menolak tawaran Jokowi masuk dalam kabinet.

"Nasionalitas demokrasi, pemilu untuk mewujudkan gagasan demokrasi itu sendiri. Makanya ada kompetisi di dalam pemilu Presiden."

"Yang menang, ya, berkuasa, yang kalah, ya, legowo. Bukan kemudian diajak masuk semua."

"Itu baru demokrasi sehat," tutur Syamsuddin dalam diskusi bertajuk Mencermati Kabinet Jokowi Jilid II, Selasa (22/10/2019), sebagaimana dilansir Tribunnews.

Lebih lanjut, Syamsuddin menutuskan jika semua oposisi masuk dalam koalisi, model negara bukan lagi demokrasi.

Melainkan menjadi integralistik.

"Kalau semua diajak masuk, atau katakanlah posisi tinggal PKS misalnya ini bisa membawa apa yang dicita-citakan oleh Profesor Soepomo pada saat sidang-sidang BPUPKI menjelang 17 Agustus 1945."

"Apa itu? Yaitu model negara integralistik, model negara kekeluargaan, ini sungguh-sungguh mengancam kekeluargaan," terang dia.

"Tentu saja, mestinya Pak Jokowi tidak usah mengajak Gerindra ke kabinet. Semestinya Pak Prabowo dan teman-teman menolak ajakan itu," tandasnya.(*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Prabowo Dikritik Seusai Diminta Jadi Menteri: Disebut Tak Banyak Membantu hingga Wibawa Jatuh

ARTIKEL POPULER:

Baca: Prabowo Subianto Jadi Menteri Jokowi, Peneliti LIPI: Gerindra akan Ditinggalkan Pendukungnya

Baca: Saat Prabowo Subianto dan Sri Mulyani Dapat Izin Spesial dari Jokowi untuk Bocorkan Jabatan Menteri

Baca: Komentar PPP soal Prabowo yang Siap Bantu di Kabinet Kerja Jilid II, Baidowi: Tak Akan Tikung Jokowi

TONTON JUGA: