Didesak PBB untuk Cabut Kasus Veronica Koman, Polisi Tegas: Indonesia Punya Hukum Sendiri

TRIBUN-VIDEO.COM - Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Frans Barung Mangera secara tegas menolak semua intervensi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait kasus Veronica Koman tentang kerusuhan Papua.

Dikutip dari Kompas.com, Kombes Frans Barung Mangera menegaskan, desakan dari omisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) tak akan mengubah hukum yang telah ditetapkan di Indonesia.

Dalam keterangannya, Frans Barung menuturkan, hukum di Indonesia sudah mempunyai kedaulatan sendiri, dan tak bisa diintervensi oleh pihak manapun.

Bahkan, Frans Barung menegaskan segera menetapkan Veronica Koman dalam daftar pencarian orang (DPO) jika sampai Rabu (18/9/2019) tak juga memenuhi panggilan pemeriksaan.

Penerbitan DPO tersebut diungkapkan oleh Frans Barung paling lambat akan diberikan pada minggu depan, jika Veronica sejak batas toleransi berakhir sesuai yang ditetapkan kepolisian.

Seperti diketahui, para ahli Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) sebelumnya mendesak pemerintah Indonesia mencabut kasus Veronica sekaligus memberikan perlindungan terhadapnya.

Menurut OHCHR, pemerintah harusnya melindungi Veronica Koman dari segala bentuk pembalasan dan intimidasi.

(Tribun-Video.com/Nila)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "PBB Minta Kasus Veronica Koman Dicabut, Ini Tanggapan Polisi"

ARTIKEL POPULER:

Baca: PBB Turun Tangan Minta Pemerintah Indonesia Bebaskan Veronica Koman, Amnesty: Tak Layak Jadi DPO

Baca: Berbeda dengan Sikap Pemerintah, PBB Justru Desak Indonesia Bebaskan dan Lindungi Veronica Koman

Baca: Lama Bungkam, Veronica Koman Akhirnya Angkat Bicara soal Kasus Kisruh Papua: Ini Pengalihan Isu

TONTON JUGA: