Terkini Nasional

PBB Turun Tangan Minta Pemerintah Indonesia Bebaskan Veronica Koman, Amnesty: Tak Layak Jadi DPO

Rabu, 18 September 2019 13:53 WIB

Tribun Video

TRIBUN-VIDEO.COM - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendesak agar pemerintah Indonesia mencabut perkara yang menjerat aktivis HAM Veronica Koman.

Amnesty Internasional Indonesia pun menyebut bahwa dunia internasional sedang menyoroti kasus hukum yang menjerat Veronica Koman.

Permasalahan hukum yang menjerat Veronica dapat membuat citra Indonesia buruk di mata Internasional.

Selain itu, Para ahli Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) menyampaikan bahwa keinginan polisi mencabut paspor Veronica, memblokir rekening, dan meminta Interpol menerbitkan red notice turut menjadi perhatian mereka.

Para ahli menganggap pembatasan kebebasan berekspresi itu dapat membahayakan keselamatan para aktivis HAM untuk melaporkan dugaan pelanggaran.

Direktur eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid mengungkapkan bahwa Veronica tak layak menjadi tersangka.

Diketahui, Veronica ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Jawa Timur atas tuduhan menyebarkan konten berita bohong atau hoaks dan provokatif terkait kerusuhan Papua dan Papua Barat pada 4 September 2019.

Polisi menjerat Veronica dengan sejumlah pasal dalam beberapa UU, antara lain Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kitab Undang-undang Hukum Pidana terkait pasal penghasutan, dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Menurut kepolisian, ada beberapa unggahan Veronica yang bernada provokatif, salah satunya pada 18 Agustus 2019. Salah satu unggahan yang dimaksud ialah "Anak-anak tidak makan selama 24 jam, haus dan terkurung disuruh keluar ke lautan massa".

(Tribun-Video.com/sekarmpranita)