Purbaya Akan Temui Kepala BGN Pekan Ini, Anggaran MBG Kembali Jadi Sorotan

Download aplikasi berita TribunX di Play Store atau App Store untuk dapatkan pengalaman baru

TRIBUN-VIDEO.COM - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan menemui Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang pekan ini.

Purbaya belum bersedia menjelaskan agenda yang akan dibahas dalam pertemuan tersebut, termasuk terkait isu efisiensi anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Oh, nanti Minggu ini. Kemarin mau datang, tapi nggak jadi karena dipanggil Presiden," ujar Purbaya di DPR RI, Senin (15/6/2026).

Saat ditanya apakah sudah ada koordinasi dengan BGN mengenai efisiensi anggaran MBG, Purbaya mengatakan dia baru akan mengetahui lebih lanjut setelah pertemuan berlangsung.

"Belum tentu efisiensi, dia (Kepala BGN) mau ketemu saja," tegas Purbaya. Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, memastikan akan ada pengurangan anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG).

Baca: Rangkuman Iran-AS: Teheran Sebut Washington Dipaksa Terima Kekalahan, Aset Iran Rp 213 Triliun Cair?

"Bukan pemangkasan ya, tapi dari hasil perhitungan, kita meyakini akan ada pengurangan kebutuhan anggaran dari Program MBG ini,” kata Prasetyo usai rapat koordinasi di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan), Jakarta, Kamis (11/6/2026).

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Badan Gizi Nasional (BGN) akan menghitung anggaran MBG.

“Jadi, dari proses penataan nanti akan bisa kita hitung dengan lebih cermat sesungguhnya anggaran yang dibutuhkan untuk Program MBG ini totalnya menjadi berapa," kata Prasetyo.

Diketahui, per tahun 2026, anggaran MBG telah ditetapkan sebesar Rp 268 triliun. Jumlah ini menurun Rp 67 triliun dari anggaran sebelumnya sebesar Rp 335 triliun.

Celios Usulkan Audit Program MBG

Terkait kontroversi program MBG ini, ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda meminta Pemerintahan Prabowo Subianto agar melakukan moratorium (penghentian sementara) program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama tiga bulan.

Selama moratorium, Pemerintah harus mengevaluasi secara menyeluruh efektivitas program MBG. Nailul Huda mengatakan, moratorium program MBG hingga tiga bulan jauh lebih efektif dibandingkan sekadar memangkas anggaran atau mengubah fokus pelaksanaan program.

Menurut dia, persoalan MBG tidak dapat diselesaikan hanya dengan efisiensi anggaran atau pergeseran prioritas. Akar masalah justru terletak pada desain awal program yang disusun secara terburu-buru dan minim persiapan.

"Desain awal program MBG ini sudah salah dengan persiapan yang terburu-buru, tanpa persiapan yang matang. Akibatnya program dijalankan dengan prinsip 'yang penting jalan' yang pada akhirnya membuat pelaksanaan menjadi kacau balau," ujar Huda kepada Kontan, Minggu (14/6/2026).

Menurutnya, persoalan yang muncul bukan hanya terkait menu makanan yang memicu kasus keracunan atau kualitas gizi yang dipertanyakan, tetapi juga menyangkut tata kelola pelaksanaan yang dinilai tidak transparan.

Baca: Dibangun dari Uang Rakyat, PDIP Khawatir Kopdes Merah Putih Bernasib seperti Kasus Korupsi MBG

"Penunjukan dapur ataupun yayasan sedari awal sangat rawan tindak korupsi karena tidak ada transparansi," katanya.

Dia menegaskan, aspek transparansi soal siapa pihak yang menyediakan makanan maupun pengelola dapur merupakan fondasi utama untuk menjamin kualitas program. Tanpa keterbukaan tersebut, pengawasan terhadap standar makanan menjadi sulit dilakukan.

Karena itu, dia menilai, langkah efisiensi anggaran yang kini ditempuh pemerintah bukan solusi yang tepat. "Maka saya rasa efisiensi ini bukan jalan keluar yang paling baik, melainkan program ini seharusnya diberhentikan terlebih dahulu selama dua atau tiga bulan untuk evaluasi secara total," ujarnya.

Menurut Huda, efisiensi yang dilakukan saat ini lebih banyak didorong oleh keterbatasan fiskal dibandingkan keinginan melakukan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola MBG.

Ia mengusulkan pemerintah menghentikan sementara pelaksanaan program sembari melakukan audit terhadap seluruh dapur yang telah beroperasi, termasuk menelusuri kemungkinan afiliasi dengan pihak-pihak tertentu di pemerintahan.

"Audit semua dapur yang ada, termasuk afiliasi ke pemerintah seperti apa, sehingga akar masalahnya diketahui dan bisa diselesaikan. Tanpa itu, evaluasi dan efisiensi hanya omong kosong saja," tegasnya.

Tribunnews.com/Nitis Hawaroh
(Tribun-Video.com)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Purbaya Akan Temui Bos BGN Pekan Ini, Bahas Pemangkasan Anggaran MBG?

#MBG #MakanBergiziGratis #BGN #PurbayaYudhiSadewa #AnggaranMBG #Celios #PrabowoSubianto #TribunVideo