Kadispenad Soroti Narasi Film Pesta Babi dan Ingatkan Dampak Informasi yang Beredar ke Publik

Download aplikasi berita TribunX di Play Store atau App Store untuk dapatkan pengalaman baru

TRIBUN-VIDEO.COM -  Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Donny Pramono menanggapi film dokumenter karya antropolog sosial dan peneliti Cyprianus Jehan Paju Dale dan jurnalis Dandhy Dwi Laksono berjudul Pesta Babi yang menuai pro dan kontra di publik.

Donny meminta publik tidak terjebak pada polemik artistik film, dan fokus pada dampak sosial dan narasi yang dibangun dari film tersebut.

Sehingga, kata dia, pentingnya objektivitas dan keseimbangan informasi dalam menyikapi hal ini.

Karena menurut dia banyak narasi kebohongan yang disampaikan dalam film itu.

Namun, ia tidak menjelaskan lebih jauh terkait kebohongan yang dimaksud.

Baca: Film Pesta Babi Malah Diterima & Diputar di Universitas Bonn Jerman seusai Jadi Polemik di Indonesia

Hal itu disampaikannya saat bertemu dengan awak media di kawasan Jakarta Pusat pada Jumat (29/5/2026).

"Logikanya, seorang kepala suku yang bernama Pak Manu pernah diundang podcast bersama Bobon Santoso. Dalam podcast tersebut kepala suku menyatakan bahwa TNI betul-betul untuk masyarakat selama bertugas di sana," ujar Donny.

"Kami menghormati kebebasan berekspresi dan kebebasan berkarya dalam demokrasi, tetapi setiap produk informasi juga memiliki tanggung jawab moral agar tidak membangun stigma kebencian ataupun distorsi terhadap institusi negara," imbuhnya.

Dia juga menyinggung isu terkait sumber dana yang disinggung dalam pembuatan film.

Menurut dia publik berhak mengetahui bagaimana sebuah produksi besar dapat dilakukan hingga di wilayah terpencil dan dikategorikan daerah rawan konflik. 

Karena, ucap dia, transparansi penting untuk menjaga objektivitas.

"Ini bukan tuduhan, tetapi bagian dari keterbukaan publik. Kami tidak antikritik, tetapi kritik juga dibangun di atas data keseimbangan dan fakta lapangan," pungkasnya.

Sebelumnya, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) juga telah berbicara terkait adanya pembubaran kegiatan nonton bareng (nobar) film tersebut di beberapa daerah oleh pihak TNI setempat.

Satu di antaranya, dia membantah ada instruksi langsung dari Markas Besar TNI Angkatan Darat terkait pembubaran kegiatan nobar film tersebut di beberapa daerah.

Baca: Megawati Mengaku Menangis Tonton Dokumenter Pesta Babi: Itu Benar Adanya, Sesuai Fakta

Hal itu disampaikannya saat ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (19/5/2026).

"Enggak, bukan, bukan TNI-nya. Pemerintah daerahnya yang memutuskan untuk itu. Kan instruksinya (dari TNI) tidak ada," ucap Maruli.

Sebagai informasi, film Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita merupakan film dokumenter investigatif garapan sutradara Dandhy Dwi Laksono dan Cypri Dale berdurasi 95 menit yang mengangkat isu konflik lahan dipicu oleh Proyek Strategis Nasional (PSN).

Film itu mengambil latar di wilayah Papua Selatan, khususnya Merauke, Boven Digoel, dan Mappi.

Dokumenter itu juga menyoroti nasib masyarakat adat dari suku Marind, Awyu, Yei, dan Muyu yang dikisahkan kehilangan tanah dan ruang hidup akibat ekspansi proyek perkebunan tebu, sawit, hingga lumbung pangan (food estate) dan bioetanol berskala besar.

Melalui visualnya, film ini membangun narasi mengenai praktik "kolonialisme modern" di Papua.

Film itu juga menyoroti dugaan militerisasi dalam pengamanan proyek-proyek investasi di kawasan tersebu

(Tribun-Video.com)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Soal Film Pesta Babi, Kadispenad: Setiap Produk Informasi Punya Tanggung Jawab Moral

Program: Tribunnews Update
Host: Thalia Iza
Editor Video: Tegar Melani
Uploader: bagus gema praditiya sukirman
Reporter: Gita Irawan