Ribuan Buruh Bakal Gelar Aksi di DPR, Tuntut Soal THR hingga Hapus Outsourching

TRIBUN-VIDOE.COM - Ribuan buruh se-Jabodetabek akan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR-MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat pada 4 Maret 2026.

Dalam aksi tersebut, buruh akan membawa empat tuntutan utama yang akan disampaikan kepada DPR dan pemerintah.

Tuntutan tersebut di antaranya soal tunjangan hari raya (THR) hingga penghapusan sistem outsourching.

"Pertama, kami menuntut kejelasan dan sanksi tegas yang memberikan efek jera terhadap perusahaan-perusahaan yang tidak membayar tunjangan hari raya (THR)," ujar  Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal dalam jumpa pers daring, Selasa (24/2/2026).

Said Iqbal menyinggung dugaan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak terhadap karyawan produsen Mie Sedap yang disebut terjadi menjelang Idulfitri.

Ia juga menyebut kasus serupa terjadi pada karyawan PT Pabrik Kertas Indonesia (Pakerin) di Mojokerto.

Selain mendesak sanksi tegas bagi perusahaan yang tidak membayar THR, buruh juga meminta agar THR tidak dikenakan pajak dan dibayarkan lebih awal.

Tuntutan kedua berkaitan dengan rencana pembelian 105.000 mobil pick-up dari India yang dinilai berpotensi mengancam lapangan kerja di dalam negeri.

Ia menilai kebutuhan kendaraan program pemerintah seharusnya dipenuhi oleh produsen dalam negeri agar menciptakan lapangan kerja baru.

“Kalau itu diberikan pada produsen dalam negeri, maka akan ada penyerapan tenaga kerja 10.000-an lebih untuk jangka waktu yang panjang, termasuk untuk pembuatan sparepart-nya untuk jangka panjang,” jelasnya.

Tuntutan ketiga, buruh juga mendesak percepatan pengesahan revisi RUU Ketenagakerjaan yang masih berproses di parlemen.

“Tuntutan terakhir, hapus outsourcing, tolak upah murah. Itu output yang ingin kita capai di dalam aksi tanggal 4 Maret tersebut rencananya,” pungkas Said Iqbal.