Terkini Nasional

Sidang Perdana Gugatan Perdata Kivlan Zen Atas Wiranto Digelar di PN Jakarta Timur Hari Ini, Kuasa H

Jumat, 16 Agustus 2019 07:35 WIB
Tribunnews.com

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUN-VIDEO.COM, JAKARTA - Sidang perdana gugatan perdata Mantan Kepala Staf Kostrad Mayor Jenderal TNI (Purn) Kivlan Zen terhadap Mantan Panglima ABRI Jenderal TNI (Purn) Wiranto digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur hari ini, Kamis (15/8/2019).

Sidang yang dimulai sekira pukul 10.00 WIB meski dijadwalkan dimulai pukul 09.00 WIB tersebut dipimpin oleh Hakim Ketua Majelis Antonius Simbolon, serta Hakim Anggota Nun Suhaini dan Dwi Dayanto.

Sejak dimulainya persidangan, suasana tegang tampak berlangsung di ruang sidang.

Hal itu berlangsung ketika kuasa hukum Kivlan sebagai pihak penggugat, Tonin Tachta Singarimbun tidak terima ketika sidang sudah dimulai tanpa dirinya.

Ia merasa keberatan dan beralasan terlambat datang karena harus meminta tanda tangan dari kliennya yang saat ini ditahan di Rutan POM DAM Jaya Guntur untuk surat kuasanya.

Dengan nada meninggi Tonin menyampaikan keberatannya kepada Hakim Ketua Antonius.

Setelah dijelaskan oleh Antonius bahwa dalam relas panggilan sidang dimulai pukul 09.00 WIB, Tonin mengatakan bahwa di dalam sidang tersebut tidak termuat waktu berakhirnya.

Setelah mendengarkan Tonin sampai selesai, kemudian Antonius meminta Tonin menunjukan surat kuasanya agar Tonin berhak bicara di ruang sidang.

Setelah itu kedua pihak maju ke depan meja hakim untuk saling menunjukan surat kuasa dan berkas kelengkapan bersidang.

Saat itulah suasana sidang semakin panas.

Kedua pihak kembali berdebat di depan meja hakim terkait belum dilaporkannya surat kuasa miliki Tonin ke Pengadilan.

Ketika adu mulut tersebut kuasa hukum Wiranto juga sempat menunjuk Tonin dan kuasa hukum Wiranto lainnya mengangkat tangannya untuk menunjukan tempat pelaporan.

"Sebentar-sebentar," kata Antonius mengetuk-ngetuk palunya untuk melerai kedua belah pihak.

Antonius pun meminta kedua pihak kembali ke tempat duduknya masing-masing setelah selesai memeriksa berkas kelengkapan beracara di persidangan.

Usai sidang, Antonius meminta Tonin untuk melaporkan surat kuasanya ke meja registrasi Pengadilan.

Diberitakan Kompas.com sebelumnya Perseteruan antara mantan Kepala Staf Komando Strategis Angkatan Darat (Kas Kostrad) Mayjen TNI Purnawirawan Kivlan Zen dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto semakin memanas.

Melalui kuasa hukumnya, Kivlan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Wiranto. Gugatan tersebut terkait pembentukan Pasukan Pengamanan Masyarakat (Pam) Swakarsa pada 1998 yang diperintahkan oleh Wiranto.

Saat itu Wiranto menjabat sebagai Panglima ABRI (sekarang TNI).

"Ini gugatannya perbuatan melawan hukum karena ada masalah kewajiban dari Pak Wiranto kepada Pak Kivlan," ujar kuasa hukum Kivlan, Tonin Tachta, saat dihubungi Kompas.com, Senin (12/8/2019).

Adapun Pam Swakarsa merupakan kelompok sipil bersenjata tajam yang dibentuk untuk membendung aksi mahasiswa sekaligus mendukung Sidang Istimewa MPR (SI MPR) pada 1998.

Selama SI MPR, Pam Swakarsa berkali-kali terlibat bentrokan dengan para pengunjuk rasa yang menentang SI, selain juga terlibat bentrokan dengan masyarakat yang merasa resah dengan kehadiran Pam Swakarsa.

Tonin mengatakan gugatan terhadap Wiranto telah didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada 5 Agustus 2019.

Dijadwalkan sidang perdana akan digelar pada Kamis 15 Agustus 2019.

"Maka digugatlah tanggal 5 kemarin. Nah besok sidang, hari Kamis sidang pertama," kata Tonin.

Menurut pengakuan Kivlan dalam surat gugatannya, pada 1998 Wiranto memerintahkan dirinya untuk membentuk Pam Swakarsa dengan total pembiayaan Rp 8 miliar.

Namun, saat itu Wiranto hanya memberikan Rp 400 juta kepada Kivlan. Akibatnya, Kivlan harus menggunakan dana pribadi untuk menutupi kekurangan anggaran pembentukan Pam Swakarsa.

Toni mengatakan, di sisi lain Presiden BJ Habibie telah menyetujui kucuran dana untuk membentuk Pam Swakarsa sebesar Rp 10 miliar. Uang tersebut berasal dari dana nonbudgeter Badan Urusan Logistik (Bulog).

Menurut Tonin, kliennya sempat menagih dana tersebut saat pertemuan di kediaman Habibie.

Dalam pertemuan itu, Tonin mengatakan, Habibie menegaskan telah memberikan uang Rp 10 miliar kepada Wiranto.

"Sementara dari Bulog dikucurkan Rp 10 miliar. Pak Habibie sendiri yang menyatakan seperti itu," tutur dia. (*)

ARTIKEL POPULER:

Baca: Garut, Salah Satu Kabupaten di Provinsi Jawa Barat dengan penduduk 2.548.723 jiwa per 2015

Baca: Kota Tua Jakarta, Tempat Wisata Sejarah di Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Baca: VIDEO: Festival Of Light Monas Masyarakat Tak Perlu Takut Injak Rumput

TONTON JUGA:

Editor: Tri Hantoro
Reporter: Gita Irawan
Video Production: Ignatius Agustha Kurniawan
Sumber: Tribunnews.com
Tags
   #Kasus Kivlan Zen   #Wiranto
KOMENTAR

Video TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved