Pengangkatan 32 Ribu Pegawai MBG Jadi PPPK Picu Kritik dari DPR PDIP: Tidak Adil bagi Guru & Nakes

Download aplikasi berita TribunX di Play Store atau App Store untuk dapatkan pengalaman baru

TRIBUN-VIDEO.COM - Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDIP Edy Wuryanto mengkritisi perbedaan nasib yang mencolok antara pegawai SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) dan guru honorer.

Hal ini disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, Selasa (20/1/2026).

"Nah yang tidak adil, itu kan para nakes dan para guru protes, terutama yang sudah mengabdi lama," ujar Edy.

Edy menghimbau agar persoalan ini segera dibahas dengan Presiden Prabowo Subianto untuk mencegah protes yang berlarut-larut.

Baca: Lesu seusai Dikalahkan China, Adnan/Indah Akui Terlalu Bernafsu Ingin Menang Justru Buat Tak Fokus

Baca: Di Forum Ekonomi Dunia, Prabowo Pamer Indonesia Negara Paling Bahagia: Agak Gembira tapi Juga Sedih

"Ini jika tidak diurus, nanti protesnya akan berlanjut-lanjut. Sopir yang mengantar gajinya lebih tinggi dari guru yang mendidik anak-anak," sambungnya.

Sebelumnya, Dadan mengungkap 32.000 pegawai SPPG atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) akan dilantik menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada 1 Februari 2026.

PPPK masuk kategori Aparatur Sipil Negara selain Pegawai Negeri Sipil.

Dadan mengatakan, 32.000 pegawai SPPG tersebut masuk pengangkatan PPPK tahap kedua.

"Hampir seluruh kepala SPPG, ahli gizi, dan akuntan yang sudah lama beroperasi nanti akan jadi ASN PPPK per tanggal 1 Februari," kata Dadan.

Artikel ini telah tayang dengan judul Anggota DPR PDIP Kritik Pengangkatan 32 Ribu Pegawai MBG Jadi PPPK: Tidak Adil bagi Guru dan Nakes 

#PDIP #PPPK #Pegawai MBG #mbg #nakes